JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan jajaran perusahaan perasuransian untuk menuntaskan kewajiban batas ekuitas minimum tahap pertama pada periode 2026. Adapun payung ketentuan tersebut resmi tertuang di dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023.
Hingga Juli 2026, OJK memaparkan terdapat 119 dari total 145 perusahaan asuransi dan reasuransi yang berhasil memenuhi ketentuan batas ekuitas minimum untuk tahapan awal 2026, atau merepresentasikan 82,07% dari keseluruhan entitas perusahaan. Hal ini menandakan, porsi yang belum sanggup memenuhi masih tersisa sebanyak 26 perusahaan.
Menanggapi kabar tersebut, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan bahwa upaya pemenuhan ketentuan modal ekuitas minimum lewat skema organik tergolong kian menantang untuk kondisi saat ini, utamanya bagi entitas yang masih mengantongi celah (gap) ekuitas relatif besar.
"Hal itu karena tekanan yang dihadapi industri saat ini bukan hanya pada pertumbuhan premi, melainkan juga pada klaim dan profitabilitas," kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan, Kamis (10/9/2026).
Budi memaparkan bahwa berdasarkan kompilasi data AAUI, raihan premi asuransi umum berada pada posisi Rp 58,2 triliun pada semester I-2026 atau mengalami penurunan terkontraksi 0,5% Year on Year (YoY). Di sisi lain, akumulasi klaim yang dibayarkan justru melonjak 29,2% YoY menuju level Rp 27,36 triliun pada paruh pertama semester I-2026. Walhasil, rasio klaim merangkak naik dari posisi 36,2% menjadi 47,0% pada periode semester I-2026.
Lebih lanjut, ia menerangkan berdasarkan publikasi data OJK, raihan hasil underwriting sektor asuransi umum tergerus 18,1% YoY, perolehan hasil investasi menyusut 5,6% YoY, serta akumulasi laba bersih setelah pajak terangkas 32,3% YoY menjadi Rp 5,41 triliun pada paruh pertama semester I-2026.
Meskipun demikian, total ekuitas industri secara akumulatif agregat masih sanggup tumbuh 6,8% YoY menjadi Rp 85,28 triliun pada semester I-2026.
Peta kondisi ini mengindikasikan bahwa skema pemenuhan secara organik mengandalkan saldo laba ditahan sejatinya masih memungkinkan untuk dieksekusi, terkhusus bagi perusahaan yang memiliki kisaran selisih gap relatif tipis serta masih mengantongi performa profitabilitas yang sehat.
"Namun, bagi perusahaan dengan gap yang cukup besar, mengandalkan pertumbuhan laba saja tentu akan makin sulit, mengingat waktu menuju akhir 2026 makin pendek," tuturnya.
Dalam rangka menuntaskan kewajiban ekuitas minimum, Budi menyebutkan bahwa ragam opsi tindakan yang dapat dieksekusi perusahaan tidak melulu bertumpu pada skema suntikan modal semata. Ia mengutarakan bahwa perusahaan dapat mengombinasikan pelbagai variasi langkah, seperti pemanfaatan laba ditahan, penambahan porsi modal disetor, penarikan investor strategis, pelaksanaan aksi korporasi, hingga opsi merger atau konsolidasi.
"Penambahan modal oleh pemegang saham memang merupakan salah satu jalan yang paling langsung, tetapi bukan satu-satunya opsi. Kombinasi yang dapat digunakan, yakni laba ditahan, penambahan modal disetor, masuknya investor strategis, aksi korporasi, merger atau konsolidasi," ujarnya.
Di samping itu, Budi menegaskan pentingnya memisahkan pemahaman antara kewajiban batas ekuitas minimum berdasar POJK 23/2023 dengan penyediaan modal untuk kebutuhan solvabilitas di dalam bingkai kerangka New Risk Based Capital (RBC).
Ia mengabarkan bahwa OJK saat ini sedang dalam proses memfinalisasi penyusunan draf rancangan POJK terkait Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
Di dalam skema kerangka baru tersebut, Budi menjelaskan bakal diterapkan konsep available capital yang memilah struktur permodalannya menjadi modal inti tidak terbatas atau Tier 1 Unlimited, yakni tingkatan modal dengan mutu kualitas tertinggi serta memiliki kapabilitas paling kuat dalam menyerap potensi kerugian.
Pengelompokan berikutnya adalah modal inti terbatas atau Tier 1 Limited, yakni instrumen modal yang turut mengantongi kemampuan menyerap risiko kerugian, tetapi proporsi pengakuannya dalam available capital dibatasi sesuai dengan spesifikasi serta aturan teknis yang nantinya ditetapkan. Selain dua kategori itu, terdapat pula Modal Pelengkap atau Tier 2.
Ia menyampaikan bahwa pihak OJK sendiri telah menegaskan pembagian kelompok Tier 1 Unlimited, Tier 1 Limited, dan Tier 2 merupakan salah satu wujud transformasi utama di dalam skema New RBC yang tengah dipersiapkan.
Melihat peta konteks tersebut, Budi menilai instrumen seperti pinjaman subordinasi berpotensi menjadi opsi alternatif untuk memperkuat struktur available capital perusahaan, selama konstruksi instrumennya memenuhi standar kriteria yang dipatok OJK.
"Jadi, perusahaan tidak selalu harus mengandalkan tambahan modal saham biasa," ungkapnya.
Namun demikian, Budi mengingatkan bahwa tidak semua bentuk pinjaman subordinasi dapat secara otomatis dikategorikan ke dalam Tier 1 Limited. Ia membeberkan bahwa penetapan klasifikasinya bakal sangat bergantung pada spesifikasi instrumen, antara lain kriteria tingkat subordinasi, masa tenor atau sifat permanennya, kapasitas menyerap risiko kerugian, serta aturan skema pembayaran imbal hasil beserta pelunasannya.
"Instrumen subordinasi tertentu bahkan dapat masuk Tier 2, bukan Tier 1 Limited. Detail tersebut masih perlu mengacu pada RPOJK atau Rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (RPADK) final," ucapnya.
Di luar aspek permodalan, Budi menekankan bahwa penerapan New RBC juga menuntut perusahaan untuk membenahi mutu kualitas underwriting, efisiensi pengendalian klaim, optimalisasi skema reasuransi, penataan aset dan liabilitas, serta penguatan manajemen risiko.
+Sebab, kebutuhan kecukupan modal akan menjadi jauh lebih risk-sensitive terhadap profil risiko dari tiap-tiap perusahaan.
Sebagai informasi tambahan, untuk penyesuaian kenaikan ekuitas tahap pertama periode 2026, entitas perusahaan asuransi diwajibkan mengantongi ekuitas minimum senilai Rp 250 miliar, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp 100 miliar, reasuransi sebesar Rp 500 miliar, serta reasuransi syariah sebesar Rp 200 miliar.
Pemenuhan ambang batas ekuitas minimum tahap pertama ini wajib dirampungkan paling lambat 31 Desember 2026.
