LIPUTANFINANSIAL.COM — Usulan tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (31/8). Maman menyebut proses administrasi pengajuan tambahan ini tengah berjalan bersama Kementerian Keuangan.

Jika dirinci, dari tambahan Rp 1,5 triliun yang diminta, hanya Rp 900 miliar yang diperuntukkan bagi program reguler Kementerian UMKM. Sisanya sebesar Rp 622 miliar akan dialokasikan untuk mendanai pemulihan ekonomi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut.

Hampir Separuh Pagu untuk Penanganan Bencana

Alokasi penanganan bencana ini menjadikannya komponen terbesar dalam struktur pagu kementerian tahun depan. Angka Rp 622 miliar bahkan melampaui alokasi untuk program Prioritas Nasional yang hanya sebesar Rp 524 miliar atau 33,8% dari total pagu.

"Publik pasti agak kaget dengan angka tambahan Rp 1,5 triliun. Tapi sekali lagi, di dalamnya itu ada tambahan anggaran untuk Aceh, jadi bukan sepenuhnya untuk Kementerian UMKM," ujar Maman di hadapan anggota Komisi VII DPR.

Berikut proyeksi alokasi anggaran Kementerian UMKM tahun 2027 jika usulan tambahan disetujui:

• Prioritas Nasional: Rp 524,59 miliar (33,8%)
• Kegiatan Strategis: Rp 360,79 miliar (24,4%)
• Penanganan Bencana Sumatra: Rp 622,62 miliar (40,9%)
• Belanja Operasional: Rp 14,6 miliar (1%)

Pemulihan Usaha Mikro Sumatra Butuh Waktu Tiga Tahun

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan pagu indikatif Kementerian UMKM tahun 2027 sebesar Rp 459 miliar. Dengan tambahan tersebut, total anggaran yang dikelola kementerian bakal melebihi Rp 1,98 triliun.

Maman menjelaskan, anggaran pemulihan untuk tiga provinsi di Sumatra tersebut tidak hanya digunakan pada 2027. Kementerian telah menyusun program pemulihan ekonomi usaha mikro di wilayah terdampak bencana secara bertahap sejak 2026 hingga 2028.

"Kami akan percepat untuk 2026 yang sisa tiga bulan lagi. Pemulihan akan dilanjutkan nanti di 2027. Maka dari itu anggaran Rp 622 miliar ini diperuntukkan untuk melanjutkan pemulihan ekonomi di Sumatra," jelasnya.

Kementerian UMKM juga telah menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk merealisasikan program pemulihan tersebut. Fokusnya adalah menghidupkan kembali usaha mikro yang terdampak bencana di tiga wilayah tersebut.

Penguatan Kapasitas dan Program Strategis

Selain untuk pemulihan bencana, Maman menegaskan tambahan anggaran ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kementerian dalam menjalankan program prioritas dan strategis, serta mendukung pengembangan UMKM dan kewirausahaan secara nasional.

"Dengan demikian, usulan tambahan anggaran tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat kapasitas Kementerian UMKM dalam melaksanakan program prioritas dan strategis, mendukung pengembangan UMKM dan kewirausahaan, serta memenuhi kebutuhan pemulihan bencana, khususnya di wilayah Sumatra," pungkasnya.