LIPUTANFINANSIAL.COM — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh tambahan anggaran Rp349,7 miliar di atas pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk tiga prioritas utama. Tambahan itu disetujui dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, dengan fokus penguatan layanan investasi dan percepatan hilirisasi.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani merinci tiga prioritas penggunaan tambahan anggaran tersebut. Prioritas pertama adalah pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) versi 2.0 dengan alokasi Rp201,8 miliar.
Dana itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas OSS sebagai platform layanan investasi nasional. Prioritas kedua, penguatan daya saing dalam menarik investasi, mendapat Rp76,4 miliar.
Alokasi tersebut akan dipakai memperkuat Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) dan pelaksanaan promosi investasi terfokus setelah survei Subnational Business Ready. Sementara prioritas ketiga, percepatan pertumbuhan investasi nasional, memperoleh Rp71,5 miliar.
Pengawalan Hilirisasi dan Proyek Prioritas Presiden
Rosan menyebut anggaran prioritas ketiga akan digunakan antara lain untuk pengawalan hilirisasi strategis, fasilitasi proyek prioritas presiden, serta pengawasan berbasis risiko. "Adapun tambahan anggaran sebesar Rp349,7 miliar di atas pagu indikatif dialokasikan pada tiga prioritas," kata Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.
Secara keseluruhan, hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI menetapkan alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp974,84 miliar. Alokasi itu terbagi dalam dua program.
Program dukungan manajemen mendapat Rp505,3 miliar, sedangkan program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp469,54 miliar. Rosan menyatakan kementeriannya menerima dan menyetujui penetapan alokasi tersebut.
Target Investasi Rp2.322 Triliun pada 2027
Untuk 2027, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ditargetkan mencapai realisasi investasi Rp2.322 triliun. Angka itu meningkat 13,8 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Untuk mencapainya, kebutuhan investasi nasional diproyeksikan mencapai Rp13.032,8 triliun sepanjang 2025–2029.
Proyeksi itu setara rata-rata pertumbuhan investasi sekitar 15,67 persen per tahun. Rosan menegaskan pelaksanaan anggaran harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Bagi kami angka yang ditetapkan pada hari ini pada akhirnya harus kembali kepada rakyat dalam bentuk lapangan kerja, nilai tambah di dalam negeri, dan pembangunan yang lebih merata hingga ke daerah," ujar Rosan.
Ia berkomitmen mengelola anggaran tersebut secara akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Tambahan anggaran ini menuntut percepatan realisasi di lapangan agar target investasi nasional tetap terjangkau.
