JAKARTA - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan kepastian bahwa sebanyak 50 juta warga miskin bakal terintegrasi ke dalam sistem program perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital.
Infrastruktur sistem tersebut dijadwalkan meluncur secara serentak skala nasional pada bulan Oktober 2026 mendatang. Hingga kini, jajarannya masih terus mengintensifkan proses penyempurnaan sistem tersebut.
“Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Pembangunan ekosistem sistem ini telah digarap selama kurun waktu kurang lebih satu tahun, dengan pemilihan wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai basis lokasi uji coba awal (pilot project). Sejauh ini, cakupan validasi data pada sistem perlinsos digital dilaporkan telah berhasil merambah hingga 215 kabupaten/kota.
Berdasarkan paparan Luhut, kehadiran sistem ini dirancang guna memangkas problem kronis ketidaktepatan sasaran distribusi bantuan sosial, di mana kalangan warga yang sebenarnya berhak menerima bansos kerap kali justru terdepak dari daftar kepesertaan.
“Masyarakat termiskin yang 50 (juta) itu sudah pasti akan diberikan,” ujarnya.
Selepas tahapan validasi dan perampungan data tuntas, sistem perlinsos digital ini ke depannya bakal disinergikan langsung dengan instrumen rekening bank milik masing-masing penerima manfaat. Luhut mematok target agar uji coba penyaluran bansos via digital banking sudah dapat dieksekusi mulai kuartal I-2027.
“Pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi, tahun ini kami menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Karena selama ini banyak sekali, 50 persen, itu off target sebenarnya,” jelas dia lagi.
Di samping itu, pihaknya masih terus mengkaji opsi alternatif pola penyaluran bansos lainnya guna memastikan kucuran dana dari negara benar-benar dibelanjakan oleh warga demi mencukupi kebutuhan pokok hidup mereka, alih-alih diselewengkan untuk aktivitas ilegal seperti judi online.
Alternatif mekanisme penyaluran yang tengah digodok di antaranya berupa penerapan sistem distribusi berbasis kupon belanja khusus.
“Kami masih berpikir apakah nanti diberikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, beras, bensin, segala macam,” katanya.
“Jadi, di lapangan nanti akan jadi mekanisme pasar, membuat kami lebih transparan, membuat kami lebih adil dan mengurangi korupsi. Karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia. Jadi, semua akan dibangun ekosistem untuk bekerja dengan ekosistem tadi,” tuturnya.
