JAKARTA — Pengembang energi surya SUN Energy menghentikan pengembangan bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kawasan urban dan mengalihkan sumber daya ke elektrifikasi industri serta proyek pembangkit listrik swasta (independent power producer/IPP). 

SUN Mobility Head of Business Development Energy Wilson mengatakan lini bisnis SPKLU yang dijalankan perseroan melalui jenama Auto Force sejak 2021 dinilai belum memberikan imbal hasil yang menarik secara bisnis.

"Kalau kami hitung-hitung dari prospeknya, secara revenue ternyata kurang menarik. Jadi memang ada beberapa industri yang kami fokuskan, terutama di mining dan logistik, yang lebih menarik dan lebih berdampak terhadap revenue," ucap Wilson dalam gelaran "SUN 10th Year Anniversary: A Decade of Impact" di Surabaya, Selasa (8/9/2026).

Menurut Wilson, peluang dari kebijakan efisiensi biaya operasional yang tengah didorong sektor industri dinilai lebih menjanjikan. Penetrasi energi baru terbarukan (EBT), menurut dia, kini tidak lagi terbatas pada pemasangan panel surya di atap, tetapi mulai bergeser ke elektrifikasi armada operasional dan alat berat. 

Perubahan tersebut membuka peluang di sejumlah sektor, seperti pertambangan, perkebunan, logistik, hingga fast-moving consumer goods (FMCG).

Group Head of Marketing SUN Energy Anggita Pradipta mengatakan adopsi teknologi energi bersih dan elektrifikasi di sektor pertambangan dan perkebunan dapat meningkatkan efisiensi biaya energi hingga lebih dari 40% dibandingkan penggunaan energi berbasis fosil.

Sementara itu, di sektor logistik dan FMCG, penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi waktu operasional yang sebelumnya terbuang untuk pengisian bahan bakar. Kondisi tersebut terutama terjadi pada operasional di wilayah terpencil yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Peluang elektrifikasi juga didorong oleh tuntutan pasar ekspor. Regulasi seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa mendorong industri pengolahan berorientasi ekspor di Indonesia mempercepat transisi menuju rantai pasok yang lebih hijau untuk mempertahankan daya saing produk.

"Mereka harus punya sertifikasi bahwa produk ini diproduksi dengan sumber energi yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga itu meningkatkan daya saing industri yang memang orientasinya untuk ekspor ke Eropa dan Amerika. Eropa terutama karena menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism. Jadi kalau mereka mau masuk pasar Eropa, mereka harus punya sertifikat hijau," ujar Anggita.

Di sisi lain, SUN Energy terus memperbesar portofolio pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kapasitas terpasang PLTS perseroan di Indonesia telah mencapai 300 megawatt (MW), atau sekitar 20% dari total kapasitas PLTS nasional sebesar 1,5 gigawatt (GW) berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Secara regional, Anggita mengatakan portofolio SUN Energy di Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Australia telah melampaui 500 MW.

"Peluangnya cukup besar. Asta Cita Presiden juga menargetkan peningkatan bauran energi dan kalau dibandingkan kami bicara RUPTL yang 17,1 [GW]. Terus kemudian ada Asta Cita Presiden untuk ketahanan energi 103 [GWp]. Mana yang paling cepat diinstalasi? Yang paling cepat dikerjakan industri. Jadi kami yang dorong lewat industri," ujarnya.

Meski telah memiliki posisi kuat di segmen industri, Anggita mengatakan SUN Energy kini lebih berfokus pada profitabilitas berkelanjutan (sustainable profitability) daripada sekadar mengejar pertumbuhan kapasitas PLTS. 

Untuk memperkuat bisnis, SUN Energy juga mulai masuk ke segmen IPP skala besar dengan membidik proyek PT PLN (Persero) dan program penambahan kapasitas energi terbarukan pemerintah. 

Salah satunya adalah pengembangan PLTS 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Jembrana, Bali, pada akhir Agustus 2026.

"Kami sekarang sedang ke situ karena sekali tender, kapasitasnya besar-besar. Kami mau juga, kami sudah cukup expert di rooftop dan industri, kami pikir kami sudah cukup expert. Kami kembangkan lagi IPP, kami ingin mendapatkan project. Pemerintah kemarin sudah membuka project Mentari 1, Mentari 2, kita ada Mentari 3. Kami mau ikut ambil bagian dalam project tersebut," ungkapnya.