LIPUTANFINANSIAL.COM — Washington memperluas tekanan ekonominya ke Teheran dengan sanksi yang menyasar sumber pendapatan utama Iran, termasuk industri minyak dan gas. Departemen Keuangan AS juga mendesak negara-negara lain untuk memutus hubungan dagang dengan Iran, dengan ancaman sanksi sekunder bagi pihak yang masih bertransaksi.
Lima Sektor yang Jadi Target Sanksi
Departemen Keuangan AS merinci sanksi terbaru ini mencakup lima sektor: penerbangan, aset digital, emas, teknologi, dan perkapalan. Selain itu, 60 individu dan kapal spesifik turut masuk daftar hitam Washington.
Dalam pernyataan resminya, Departemen Keuangan menyebut Iran telah menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi jangka panjang dan memfasilitasi transaksi yang melibatkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Emas juga disebut dipakai Teheran untuk menopang nilai mata uangnya di tengah ketidakstabilan ekonomi.
Sanksi perkapalan menyasar armada milik negara yang diduga mengangkut minyak dan komponen senjata sensitif. Sementara itu, sanksi teknologi membatasi akuisisi material untuk program persenjataan Iran, dan sanksi penerbangan menargetkan maskapai yang dituduh mengangkut senjata, personel militer, serta sumber daya keuangan bagi proksi Iran.
Pengecualian Sanksi Dicabut, Warga Iran Terdampak
Washington juga menangguhkan sejumlah pengecualian luas atas sanksi yang selama ini berlaku, mencakup program pertukaran akademik, transfer uang pribadi, dan kegiatan olahraga tertentu. Organisasi yang masih menjalankan aktivitas tersebut diberi tenggat hingga 8 September untuk menghentikan operasinya.
Analis geopolitik berbasis di Teheran, Peiman Salehi, menilai ruang gerak Iran untuk memutar sanksi kini jauh lebih sempit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun Rachel Ziemba, peneliti senior di Center for a New American Security, berpendapat sanksi hari ini sebagian besar bersifat tambahan namun tetap berdampak langsung pada warga sipil Iran.
"Ada banyak sinyal dan gertakan yang ditujukan agar negara lain menindak entitas yang terlibat dalam perdagangan grey-zone, tetapi untuk saat ini langkah baru yang diambil sebagian besar masih bertahap," kata Ziemba. Ia menambahkan bahwa efek sanksi ini akan lebih terasa oleh rakyat Iran, bukan hanya rezim.
Eskalasi Sanksi Sejak 1979
Sanksi AS terhadap Iran sebenarnya telah berlangsung sejak 1979, menyusul penyanderaan staf Kedutaan Besar AS di Teheran. Kebijakan ini sempat dilonggarkan setelah kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani pemerintahan Barack Obama bersama negara-negara dunia, namun kembali diperketat ketika Donald Trump menarik AS dari perjanjian tersebut pada 2018.
Pada Februari 2025, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 30 individu dan kapal yang terlibat dalam perantara penjualan dan pengangkutan produk minyak Iran. Desember 2025 menyusul sanksi terhadap 29 kapal yang disebut sebagai bagian dari armada bayangan pengangkut minyak Iran.
Tekanan berlanjut pada April 2026 ketika Washington menargetkan dua lusin individu, perusahaan, dan kapal dalam jaringan pengiriman minyak Mohammad Hossein Shamkhani, putra pejabat keamanan senior Iran yang telah meninggal, Ali Shamkhani. Pada periode yang sama, Departemen Keuangan juga menyita aset kripto senilai hampir setengah miliar dolar yang dikaitkan dengan rezim Iran.
Sanksi terbaru ini menandai eskalasi lanjutan yang berpotensi mempengaruhi pasar energi global, mengingat Iran merupakan salah satu produsen minyak utama di kawasan Timur Tengah. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran mengenai langkah balasan atas sanksi terbaru ini.
