JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) meningkatkan kesiapan dalam mengantisipasi puncak risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Agustus dengan melakukan akselerasi patroli, pengenalan dini, serta tindakan pemadaman yang terpadu.
"Sampai saat ini terjadi peningkatan titik panas di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Kondisi ini mengharuskan seluruh jajaran bergerak cepat tanpa penundaan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Kepala BNPB RI di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (7/8/2026).
Ia menuturkan peningkatan kewaspadaan dilakukan mengikuti kenaikan angka titik panas di beberapa zona, utamanya Kabupaten Ketapang yang punya potensi memicu kebakaran lebih masif pada musim kemarau.
Krisantus memaparkan fase genting karhutla di Kalimantan Barat umumnya terjadi mulai Juli sampai Oktober, dengan puncak kerawanan diprediksi muncul pada Agustus seperti pola yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Krisantus, penanganan karhutla di Kalbar memiliki tantangan besar karena sebagian kawasan didominasi hutan dan lahan gambut.
Kebakaran di lahan gambut tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga merambat hingga ke lapisan bawah tanah sehingga menghasilkan asap pekat yang berdampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Sebab itu, pemerintah provinsi bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, dan Satgas Karhutla memperkuat patroli terpadu, deteksi dini, serta pemadaman cepat dengan memadukan operasi darat dan udara.
Walaupun demikian, ia mengakui kondisi cuaca yang kering serta karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar masih berpotensi memunculkan titik api baru.
Guna menguatkan penanganan, Pemprov Kalbar mengharapkan bantuan pemerintah pusat melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), tambahan sarana dan prasarana, serta sokongan pasokan air untuk operasi pemadaman.
Di sisi lain, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto menegaskan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah wajib menaikkan kewaspadaan mengikuti instruksi Presiden RI supaya kebakaran tidak meluas menjadi bencana yang lebih besar.
Ia mengingatkan Kalimantan Barat pernah mengalami karhutla yang menimbulkan korban jiwa, khususnya di Kabupaten Ketapang. Karena itu, setiap kemunculan titik panas harus segera direspons melalui aksi cepat di lapangan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang meluas.
Suharyanto juga menginstruksikan penguatan sinergi antara BNPB, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, serta Satgas Darat dan Satgas Udara, termasuk memaksimalkan operasi water bombing serta menaikkan kapasitas awak pesawat untuk penanganan kebakaran di lahan gambut.
"Berdasarkan laporan BMKG Kalimantan Barat, dalam enam pekan ke depan wilayah Kalbar diperkirakan belum memiliki potensi pembentukan awan yang signifikan sehingga peluang terjadinya hujan masih rendah. Kondisi tersebut mendorong seluruh pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat meningkatkan patroli, deteksi dini, edukasi, serta penegakan hukum guna mencegah meluasnya karhutla," katanya.
