JAKARTA (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, perkembangan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen (yoy) pada triwulan II 2026 merupakan capaian yang positif.
Namun, ia memberikan catatan bahwa struktur kemajuan ekonomi masih sangat bergantung pada pengeluaran negara. Sementara, mesin utama sektor swasta, khususnya manufaktur dan pertambangan, masih menghadapi tekanan.
“Kuartal II ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh government-driven growth. Belanja pemerintah berhasil menjaga momentum ekonomi, tetapi pada saat yang sama kami melihat sektor swasta belum sepenuhnya kembali menjadi motor pertumbuhan,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Data BPS menunjukkan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen (yoy), menjadi komponen pengeluaran dengan kenaikan tertinggi pada triwulan II-2026.
“Dalam jangka pendek pemerintah memang dapat menjadi penyangga ekonomi, tetapi dalam jangka panjang pemerintah tidak mungkin menjadi satu-satunya penggerak ekonomi nasional," ujar Fakhrul.
Fakhrul berpendapat, kondisi tersebut tercermin dari kinerja sektor manufaktur yang masih relatif lemah. Industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hanya tumbuh 0,88 persen secara kuartalan, sementara secara tahunan tumbuh 4,52 persen, lebih rendah dibandingkan sektor-sektor jasa yang mengalami akselerasi lebih tinggi.
Padahal manufaktur menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap PDB nasional, sehingga perlambatan pada sektor ini sangat mempengaruhi kualitas kemajuan ekonomi Indonesia.
Menurut dia, lemahnya manufaktur bukanlah kejutan karena sebelumnya sudah tercermin melalui data Purchasing Magers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang selama beberapa bulan terakhir berada pada fase kontraksi.
"Data PDB hari ini mengonfirmasi sinyal yang sudah lebih dulu diberikan oleh PMI. Dunia usaha manufaktur masih menghadapi tekanan permintaan dan ketidakpastian sehingga ekspansi sektor industri belum mampu kembali menjadi penggerak utama ekonomi," terang Fakhrul.
Lebih lanjut, Fakhrul juga menyoroti kontraksi sektor pertambangan yang justru terjadi ketika harga berbagai komoditas global masih berada pada level yang relatif tinggi.
Data BPS menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian masih mengalami kontraksi 1,64 persen (yoy) pada triwulan II-2026. Ini menunjukkan bahwa persoalan sektor pertambangan saat ini bukan berada pada sisi harga komoditas, melainkan pada sisi produksi dan kepastian usaha.
"Ketika harga komoditas sedang baik tetapi produksi justru belum mampu tumbuh, berarti terdapat hambatan struktural yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang paling sering disampaikan pelaku usaha adalah pentingnya kepastian RKAB (rencana kerja dan anggaran belanja) serta kepastian regulasi agar investasi maupun produksi dapat berjalan lebih optimal," jelasnya.
Fakhrul berpendapat, Indonesia berpotensi kehilangan sebagian manfaat dari tingginya harga komoditas global apabila hambatan produksi tersebut tidak segera diatasi.
"Momentum harga komoditas tidak berlangsung selamanya. Justru ketika harga sedang mendukung, Indonesia harus mampu meningkatkan produksi, ekspor, dan investasi. Kepastian kebijakan menjadi sama pentingnya dengan tingginya harga komoditas," tutur Fakhrul.
Menurut Fakhrul, pemerintah patut diapresiasi karena berhasil menjaga momentum ekonomi melalui akselerasi belanja negara. Namun keberhasilan tersebut sebaiknya menjadi jembatan menuju pemulihan sektor swasta, bukan menjadi pengganti peran dunia usaha.
"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ruang fiskal memiliki batas, sementara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dibangun apabila sektor swasta kembali melakukan ekspansi, menciptakan investasi baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi," ujarnya.
