JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti keabsahan surat yang dilampirkan dalam sebuah makalah yang mencalonkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai nomine penerima Nobel Perdamaian 2026.
Kepala Pusat Penerangan kementerian tersebut menyatakan bahwa pihaknya sudah memperoleh kabar mengenai dokumen itu sejak pagi dan kini masih melacak apakah surat tersebut benar dikeluarkan secara sah oleh lembaga terkait.
"Sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari Kemendagri atau apa, kami pastikan dulu," kata pejabat tersebut usai menghadiri Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatra di Gedung Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Pejabat tersebut menerangkan bahwa surat itu tidak hanya mencantumkan nama kementeriannya saja, tetapi turut melibatkan sejumlah instansi lain.
Oleh karena itu, tahap pemeriksaan lanjutan masih dijalankan sebelum lembaga mengambil keputusan akhir.
Menanggapi kemunculan nama-nama yang dihubungkan dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri di dalam dokumen tersebut, pihak kementerian memastikan bahwa lembaganya telah berkomunikasi langsung dengan pimpinan kampus.
"Saya sudah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN. Kami sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN," ujarnya.
Meskipun demikian, terdapat pengakuan bahwa ada seorang pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang bernama Azhar dan namanya terseret dalam polemik ini.
Saat ini, direktorat jenderal terkait sedang menjalankan pemeriksaan secara internal.
"Tapi memang ada staf yang namanya Azhar itu di Ditjen Polpum. Nah, itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal," katanya.
Sampai Rabu siang, pejabat tersebut mengaku belum memperoleh hasil dari penelaahan tersebut.
"Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi, saya belum dapat update," ujarnya.
Sebelumnya, terdapat makalah yang disebarkan di laman papers.ssrn.com dengan judul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth.
Tulisan tersebut mengajukan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bakal penerima Nobel Perdamaian 2026 serta menyertakan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penyusunnya.
Berkas tersebut juga melampirkan surat yang diklaim bersumber dari kementerian dengan nomor register ND/KIE/001/I/2026.
Secara terpisah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menyampaikan bahwa pihak pemerintah juga masih melakukan penyelidikan terhadap keberadaan serta keaslian makalah beserta dokumen pendukungnya.
Hingga saat ini, pihak kementerian menegaskan bahwa mereka belum bisa memastikan apakah surat yang beredar tersebut merupakan dokumen resmi dari instansi.
