JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengutarakan agar masalah iklim tidak sampai mengganggu stabilitas nasional.
“(Dalam) rapat terbatas, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa persoalan iklim tidak boleh mengganggu stabilitas nasional. Namun, tanpa intervensi yang terkoordinasi, anomali iklim berpotensi menghambat pencapaian strategis kami,” ujar Rachmat Pambudy dalam agenda Dialog Nasional “Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat”, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Pada kerangka tersebut, ia menggarisbawahi bahwa fenomena El Nino kategori kuat yang diprediksikan berlangsung pada semester II-2026 mempunyai potensi untuk merintangi pencapaian pembangunan nasional.
El Nino kuat sendiri sempat melanda pada tahun 1997, 2015, dan 2023. Pada tahun terakhir yang disebutkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 23.451 hektare (ha) sawah terdampak kekeringan, kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 6.964 ha mengalami kegagalan panen serta produksi padi jenis gabah kering merosot 1,41 persen dari 54,75 juta ton pada tahun 2022 menjadi 53,98 juta ton pada tahun 2023.
Di samping itu, catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperlihatkan terdapat 2.051 peristiwa kebakaran hutan. Jumlah ini melonjak tajam jika dibandingkan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2022 yang hanya mencatatkan 252 peristiwa.
Maka dari itu, Bappenas telah memaparkan strategi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diterjemahkan menjadi wujud implementasi sektoral sebagai bentuk penanganan jangka pendek dalam menghadapi El Nino kuat 2026.
Beberapa dari wujud implementasi tersebut meliputi penyesuaian pola tanam, pemanfaatan bibit yang tahan terhadap cuaca ekstrem, penguatan sistem irigasi, serta pengendalian karhutla; lalu optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan penggunaan energi surya.
Berikutnya adalah memperkuat bidang kesehatan guna mengantisipasi kenaikan risiko penyakit serta dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh El Nino, di samping mengoptimalkan peluang serta menekan risiko terhadap produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berbasis informasi iklim.
Oleh sebab itu, tindak lanjut strategis yang diajukan oleh Bappenas mencakup upaya menyelaraskan informasi iklim ke dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan, serta mengarusutamakan risiko El Nino ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas sektor.
Tindak lanjut berikutnya yaitu memperlebar sumber pembiayaan lewat optimalisasi pendanaan domestik, climate finance, pooling fund kebencanaan, adaptation fund, Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD), serta berbagai instrumen pembiayaan inovatif lainnya.
Paling akhir adalah memperkokoh kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kalangan dunia usaha, akademisi, masyarakat, serta mitra pembangunan di dalam menjalankan aksi.
“Persoalan iklim adalah persoalan yang bisa kami antisipasi, persoalan iklim adalah persoalan yang bisa kami mitigasi, dan persoalan iklim adalah persoalan yang bisa kami tanggulangi. Hanya saja, pertama kami harus perlu memahami ilmu pengetahuan terkini untuk mengatasi persoalan ini. Kedua, kami harus kompak di antara kementerian dan lembaga, dan bekerja saling terpadu, dan saling mengingatkan, dan juga saling bantu,” ucap Kepala Bappenas tersebut menambahkan.
