LIPUTANFINANSIAL.COM — Destry mengusung konsep "Sinergi Merah Putih" sebagai pilar kolaborasi BI dengan pemerintah. Menurutnya, setiap institusi harus bergerak seirama menggunakan instrumen masing-masing demi hasil yang lebih optimal bagi perekonomian nasional.
"Tentu kita sebagai satu pelaku ataupun satu lembaga di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus bergerak bersama untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, lebih luas, dan lebih tinggi dibanding kalau BI atau pemerintah melakukan itu sendiri," ujarnya dalam fit and proper test, Rabu (26/8/2026).
Kendati mendorong sinergi, Destry memastikan independensi BI dalam pengambilan keputusan moneter tidak akan terusik. Bank sentral tetap mengacu pada mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), termasuk mandat baru untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan perluasan lapangan kerja.
Anomali Ekonomi Global dan Tekanan terhadap Rupiah
Destry memaparkan situasi paradoksal yang tengah dihadapi negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut melambat, tetapi inflasi justru meroket akibat lonjakan harga komoditas dan gangguan rantai pasok.
Anomali serupa terjadi di pasar keuangan AS. Penguatan indeks dolar AS (DXY) secara teori seharusnya menekan imbal hasil (yield) obligasi karena permintaan yang tinggi. Namun realitasnya, yield US Treasury tenor 10 tahun melesat di atas 4,6% dan tenor 30 tahun menembus 5,3%.
Tekanan global ini ikut membebani nilai tukar rupiah. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus 2026, BI memilih menahan BI Rate meski tekanan terhadap rupiah cukup tinggi. Sebagai substitusi, bank sentral menebar insentif dan memangkas biaya lindung nilai (hedging cost) untuk menarik aliran modal asing masuk ke instrumen SRBI dan SBN.
Keterbatasan BI dalam Mengendalikan Inflasi
Destry juga menyoroti keterbatasan BI dalam pengendalian inflasi. Bank sentral hanya memiliki kendali pada sisi permintaan yang tecermin dari inflasi inti dengan bobot 65%. Adapun komponen inflasi pangan (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered prices) berada di luar kewenangan moneter.
"Jadi, dalam hal ini memang kalau kita lihat, stabilitas tidak bisa kita capai dari kebijakan moneter," tutup Destry.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengendalikan komponen inflasi di luar kendali BI. Tanpa sinergi tersebut, upaya menjaga stabilitas harga dipastikan berjalan pincang.
Pernyataan Destry ini menjadi sinyal awal arah kebijakan BI ke depan jika resmi menjabat. Pelaku pasar dan pelaku usaha akan mencermati bagaimana konsep sinergi ini diterjemahkan dalam kebijakan konkret, terutama dalam menjaga stabilitas rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.