JAKARTA - Penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kini tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah warga mempertanyakan hasil pemetaan yang menempatkan mereka ke dalam desil 9 atau 10, walau realitas ekonomi yang dijalani dianggap belum merepresentasikan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Aduan tersebut banyak disampaikan lewat platform media sosial Threads. Salah satu pengguna mengaku masuk desil 9 meskipun hanya menghuni rumah sewaan tipe 36, mempunyai satu mobil lawas, serta mengaku jarang bepergian.
Pengguna lainnya juga mengaku terdata dalam desil 10 padahal masih menempati rumah kontrakan dan cuma mengandalkan pemasukan suami sekitar Rp 3 juta per bulan.
Merespons polemik tersebut, Pakar Ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai masalah utama tidak terletak pada metodologi Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan pada pemanfaatan desil sebagai penanda strata ekonomi.
Menurut Yusuf, desil pada dasarnya merupakan sarana pemeringkatan. Penduduk diurutkan menurut pengeluaran per kapita, lalu dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup 10% penduduk.
"Desil 10 memang sangat heterogen karena batas bawahnya jelas, tetapi tidak punya batas atas," ujar Yusuf, Kamis (13/8/2026).
Ia memaparkan, berdasarkan data 2024, desil 10 dimulai dari pengeluaran sekitar Rp 3,03 juta per kapita per bulan. Akan tetapi, angka itu mampu mencapai sekitar Rp 133 juta sehingga rentangnya mencapai sekitar 44 kali lipat.
Dari sekitar 22,06 juta jiwa yang berada di desil 10, Yusuf menyebut cuma sekitar 1,19 juta orang atau 5,4% yang tergolong kategori kelas atas dengan pengeluaran di atas Rp 9,91 juta per kapita per bulan.
"Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah," katanya.
Karena itu, Yusuf beranggapan desil tetap fungsional jika dipakai sesuai tujuan pembentukannya. Desil dianggap cukup efektif untuk melihat posisi relatif penduduk dalam distribusi ekonomi, khususnya dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat di lapisan bawah.
Sebaliknya, penggunaan desil 9 dan 10 secara langsung sebagai penanda kelompok tajir dinilai berisiko memicu persoalan.
Yusuf mengatakan, penentuan strata ekonomi seharusnya memakai klasifikasi berdasarkan ambang pengeluaran absolut. Dengan pendekatan tersebut, Yusuf menyebut kelas atas Indonesia cuma sekitar 0,42% dari seluruh penduduk.
Yusuf juga menyoroti asal data yang dimanfaatkan pemerintah. Menurutnya, desil yang digunakan pemerintah untuk penyaluran bantuan dan sekarang dibicarakan dalam konteks pembatasan Pertalite berasal dari DTSEN, bukan secara langsung dari Susenas.
Ia menerangkan DTSEN dirancang utama untuk mengidentifikasi kelompok bawah lewat pendekatan proxy means testing. Karena itu, ketika instrumen tersebut dipakai untuk menyaring kelompok atas, potensi masalah akurasi bisa muncul.
"Ini bukan berarti DTSEN buruk, tetapi instrumennya digunakan untuk tujuan yang berbeda dari fungsi awalnya," kata Yusuf.
Menurut dia, apabila desil 9 dan 10 dijadikan dasar pembatasan Pertalite, terdapat risiko sekitar 42,9 juta orang yang mayoritas masih berada di kelas menengah ikut kehilangan akses. Sementara itu, kelompok yang sungguh-sungguh masuk kategori kelas atas cuma sekitar 1,19 juta orang.
Selain masalah cakupan, Yusuf melihat adanya kendala saat batas desil digunakan sebagai dasar perlakuan kebijakan. Masyarakat yang berada tepat di bawah dan tepat di atas batas desil bisa mempunyai kondisi ekonomi yang relatif sama, namun berpotensi mendapatkan perlakuan berbeda terkait subsidi.
Ia juga mengingatkan bahwa posisi seseorang dalam desil tidak bersifat permanen. Perubahan pemasukan, komposisi keluarga, maupun perubahan posisi relatif terhadap penduduk lain bisa membuat seseorang berpindah dari satu desil ke desil lainnya. Faktor perbedaan ongkos hidup antarwilayah juga perlu menjadi pertimbangan.
Menurut Yusuf, ukuran pengeluaran per kapita belum tentu bisa menggambarkan struktur kebutuhan tiap keluarga secara utuh.
"Jadi saya tidak melihat masalahnya ada pada BPS. BPS memang menghasilkan ukuran sesuai fungsi statistiknya. Masalahnya muncul ketika desil diperlakukan sebagai label sosial," kata Yusuf.
Ia menegaskan, desil pada dasarnya menjawab pertanyaan mengenai posisi seseorang dalam distribusi penduduk, bukan secara langsung menetapkan kemampuan ekonomi seseorang untuk membeli BBM nonsubsidi.
Untuk membuat kebijakan pembatasan subsidi lebih tepat sasaran, Yusuf menyarankan pemerintah tidak cuma mengandalkan desil.
Sejumlah informasi lain, seperti jenis dan umur kendaraan, kapasitas mesin, daya listrik, serta nilai objek pajak, menurut dia bisa dikombinasikan dengan data sosial ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah bisa menyaring kelompok berdasarkan indikator yang lebih mencerminkan kapasitas ekonomi, bukan semata-mata karena seseorang berada di desil 9 atau 10.
"Dengan begitu, yang disaring bukan sekadar orang yang kebetulan berada di desil 9 atau 10, tetapi benar-benar kelompok yang memiliki kapasitas ekonomi lebih tinggi. Ini akan jauh lebih adil dan secara kebijakan juga lebih defensible," pungkasnya.