JAKARTA - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Abdul Kadir Karding, melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, pada Rabu (5/8/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan keandalan keamanan biosekuritas nasional sekaligus mempercepat efisiensi sistem logistik perdagangan internasional.
Pelabuhan Tanjung Emas menjadi salah satu pintu utama masuknya arus barang dan komoditas perdagangan internasional di Jawa Tengah. Karena itu, pengawasan dilakukan secara ketat untuk memastikan setiap media pembawa yang masuk terbebas dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan, maupun tumbuhan.
Karding menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kelancaran arus logistik dan perlindungan biosekuritas.
Dalam upaya penegakan keamanan biosekuritas, Barantin juga tengah mendalami dugaan penggunaan sertifikat karantina palsu pada impor tepung kedelai asal China. Kasus tersebut menjadi perhatian karena pemalsuan dokumen dinilai dapat merusak kredibilitas sistem perlindungan biosekuritas nasional.
Otoritas karantina memastikan akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap importir yang terbukti melakukan pelanggaran dokumen.
"Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran. Kami sedang mendalami dugaan penggunaan dokumen sertifikat karantina palsu tersebut. Jika terbukti melanggar, akses impor perusahaan dapat dihentikan sementara dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Karding.
Penindakan tersebut diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh importir agar selalu mematuhi ketentuan karantina yang berlaku di Indonesia.
Selain mendalami dugaan sertifikat palsu, Karding juga meninjau langsung proses pengawasan fisik dan administrasi terhadap komoditas pangan impor.
Pemeriksaan dilakukan terhadap dua kontainer yang mengangkut 32 ton butter milk powder asal Selandia Baru. Setelah dokumen administrasi dinyatakan lengkap, komoditas tersebut menjalani pemeriksaan fisik dan kesehatan sesuai standar karantina.
Karding menegaskan pengawasan biosekuritas merupakan benteng utama dalam melindungi sektor pertanian dan peternakan nasional.
"Kami ingin memastikan kelancaran perdagangan tetap berjalan, tetapi aspek biosekuriti tidak boleh dikompromikan. Pengawasan yang ketat menjadi bagian dari perlindungan terhadap masyarakat, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha nasional," ujarnya.
Selain memperkuat aspek biosekuritas, kunjungan tersebut juga menitikberatkan pada efisiensi tata kelola layanan logistik di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).
Barantin bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memperkuat implementasi sistem Single Submission Joint Inspection–Quarantine Customs (SSm JI-QC).
Integrasi pemeriksaan tersebut dinilai berhasil memangkas waktu inap barang (dwelling time) sekaligus menurunkan biaya logistik bagi pengguna jasa perdagangan internasional. Keberhasilan integrasi layanan karantina dan bea cukai juga dipandang sebagai model modernisasi pelabuhan di Indonesia.
"Upaya peningkatan efisiensi ini akan terus kami dorong demi mendukung kelancaran logistik nasional. Keberhasilan implementasi SSm JI-QC bergantung pada sinergi yang solid antara Karantina, Bea Cukai, pengelola terminal, dan seluruh entitas pelabuhan. Tujuan kami sama, yaitu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel," kata Karding.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, Riswan, menambahkan efisiensi layanan melalui sistem SSm JI-QC mendapat respons positif.
Hasil monitoring dan evaluasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menunjukkan integrasi pemeriksaan fisik tersebut berjalan efektif di lapangan. Penerapan sistem digital juga mempercepat arus barang tanpa mengurangi ketelitian dalam pengawasan komoditas.
"Penerapan sistem SSm JI-QC impor di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) dan kegiatan ekspor di Depo Fumigasi Ampenan Pelabuhan Tanjung Emas telah terbukti memangkas waktu pemeriksaan (dwelling time) serta menekan biaya logistik pengguna jasa," jelas Riswan.
Sinergi antara pengawasan biosekuritas dan kemudahan layanan logistik dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Melalui integrasi layanan digital serta penegakan sanksi administratif hingga penghentian sementara bagi pelanggar, upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah dinamika perdagangan global.