JAKARTA - Pemerintah terus mengoptimalkan program bantuan sosial (bansos) dengan memastikan tepat sasaran melalui pemutakhiran data penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan pentingnya verifikasi dan validasi menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bansos diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam rakor Implementasi Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Sosial di Jakarta, Gus Ipul mengungkapkan bahwa sejumlah kelompok masyarakat yang sebelumnya menerima bansos ternyata tidak lagi layak masuk daftar penerima setelah dilakukan pengecekan menyeluruh. Ini bukan berarti jumlah penerima dikurangi, melainkan redistribusi dilakukan agar bantuan dialihkan kepada yang lebih membutuhkan.
Pemeringkatan Kesejahteraan Sebagai Dasar Penentuan Penerima
Gus Ipul menjelaskan bahwa penerima bansos yang tidak layak mayoritas berada pada posisi Desil 6 hingga 10 dalam pemeringkatan kesejahteraan. Sebaliknya, bantuan difokuskan untuk mereka yang masuk dalam Desil 1 sampai 4. Sistem desil ini mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, di mana Desil 1 adalah kelompok termiskin dan Desil 10 adalah kelompok terkaya.
“Alokasi bantuannya tetap sama. Hanya saja penerima manfaatnya yang diubah, supaya bantuan tepat sasaran,” terang Gus Ipul. Ini artinya, program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menyasar 10 juta keluarga, bantuan pangan tunai dan sembako kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) kepada lebih dari 96 juta penerima.
Alasan dan Variabel Penentuan Kelayakan
Penentuan kelayakan penerima bansos bukanlah perkara sederhana. Gus Ipul menyebutkan ada berbagai variabel yang diperhitungkan, tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga aspek psikologis. Mulai dari pengeluaran setiap individu, kondisi tempat tinggal, hingga pertanyaan seperti apakah pernah merasa takut tidak bisa makan keesokan harinya.
“Variabel-variabel ini yang kami gunakan untuk memperkirakan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial,” tambahnya. Proses klasifikasi ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pemutakhiran data yang rutin.
Menjaga Akurasi Data dengan Pemutakhiran Berkala
Konsistensi pemutakhiran data dinilai sangat penting agar program bansos selalu tepat sasaran. Data yang sudah diperbaharui secara berkala memberikan gambaran lebih akurat tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurut Gus Ipul, dengan pemeringkatan yang dilakukan oleh BPS, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk menyesuaikan daftar penerima bansos.
Data yang valid tidak hanya membantu dalam distribusi bantuan tetapi juga menghindarkan terjadinya inclusion error, yaitu kondisi di mana orang yang sebenarnya tidak berhak justru menerima bantuan. Dalam hal ini, sekitar 1,9 juta data penerima yang tidak layak telah dihapus dari daftar penerima bansos, dan dana tersebut dialihkan kepada mereka yang lebih berhak.
Masyarakat “Graduasi” dari Bansos Tidak Langsung Kembali
Gus Ipul juga menegaskan bahwa masyarakat yang sudah “graduasi” atau keluar dari daftar penerima bansos karena kondisi ekonomi membaik tidak otomatis bisa masuk kembali. Kecuali jika ada perubahan signifikan yang menurunkan kondisi sosial ekonomi mereka, misalnya usaha yang gagal atau kehilangan pekerjaan.
“Kita yakin sistem kami akan mendeteksi apabila ada perubahan drastis sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa masuk kembali ke daftar penerima,” jelasnya. Pendekatan ini untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program bansos serta memastikan alokasi bantuan tepat sasaran dan efektif.
Fokus Bansos untuk Masyarakat Berhak
Langkah pemerintah ini merupakan upaya nyata dalam menguatkan perlindungan sosial dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Penyesuaian penerima bansos melalui DTSEN mencerminkan komitmen pemerintah agar bantuan sosial dapat benar-benar membantu masyarakat yang paling membutuhkan dan tidak terbuang percuma.
Dalam konteks tersebut, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa bantuan sosial merupakan hak yang harus diberikan berdasarkan kebutuhan riil. Sehingga, verifikasi dan validasi data bukan hanya soal administratif, tetapi sebuah langkah strategis untuk membangun keadilan sosial.
