JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan tingkat laju inflasi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) akan tetap terkendali dengan baik sepanjang tahun berjalan ini, bahkan berlanjut hingga tahun 2027 mendatang, dengan berada dalam kisaran sasaran target 1,5% hingga 3,5%.
Kendati demikian, berbagai potensi risiko tekanan harga masih patut untuk dicermati secara saksama, terutama yang bersumber dari sektor komoditas bahan pangan serta energi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Rizki Ernadi Wimanda memaparkan bahwa beberapa potensi risiko tersebut di antaranya mencakup pergeseran fenomena kondisi ENSO dari fase La Nina lemah menuju fase El Nino lemah hingga moderat yang diprediksi berlangsung pada paruh semester II/2026, di mana hal ini berisiko memicu gangguan terhadap aktivitas produksi sejumlah komoditas pangan esensial.
“Tekanan juga dapat berasal dari penyesuaian tarif PDAM, harga BBM, LPG, dan avtur, serta kenaikan UMP Sulsel sebesar 7,21%,” jelasnya kepada Bisnis belum lama ini.
Guna mengantisipasi berbagai potensi risiko tersebut, pihak BI mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis berupa penguatan sistem pengendalian pangan secara komprehensif dan menyeluruh, yang mencakup aspek peningkatan volume produksi hingga penjagaan kelancaran jalur distribusi serta stabilisasi harga di pasaran.
Pada lini sektor produksi, pihak pemerintah daerah didorong untuk mengakselerasi jalannya program mandiri benih, memperluas area luas tambah tanam (LTT), melakukan optimalisasi lahan pertanian, melaksanakan program cetak sawah, serta mencukupi ketersediaan ragam alat dan mesin penunjang pertanian.
Langkah mitigasi guna menghadapi ancaman dampak fenomena El Nino juga perlu untuk ditingkatkan secara optimal lewat penyediaan infrastruktur pendukung seperti embung, unit pompa air, sumur bor, serta perbaikan jaringan irigasi teknis.
Rangkaian kebijakan tersebut perlu disusul dengan penguatan langkah intervensi pasar secara aktif melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah mandiri, serta pemberian fasilitas distribusi pangan yang berpedoman pada prinsip 4T, yakni tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, serta tepat komoditas.
Fokus perhatian diarahkan secara khusus terhadap komoditas-komoditas yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi, seperti aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, serta produk-produk olahan peternakan unggas.
Demi memastikan efektivitas implementasi dari seluruh upaya penanggulangan tersebut berjalan optimal, pihak BI turut menggarisbawahi urgensi penguatan koordinasi lintas sektoral Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama segenap elemen pemangku kepentingan terkait.
Sinergi koordinasi ini meliputi kegiatan pemantauan pergerakan harga serta ketersediaan stok cadangan, penguatan peran Satgas Saber Pangan, serta peningkatan validitas kualitas neraca pangan daerah yang akan dijadikan landasan utama dalam memperluas cakupan kerja sama antardaerah (KAD) serta mempermudah fasilitasi jalur distribusi pangan.
Selain itu, koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) juga perlu terus dieratkan guna mempercepat kelancaran pasokan distribusi produk Minyakita serta mengoptimalkan proses penyerapan dan penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) komoditas jagung dan beras oleh Perum Bulog.
Melalui penguatan yang terintegrasi pada sektor produksi, rantai distribusi, serta sinergi koordinasi yang solid tersebut, pihak BI tetap menaruh optimisme tinggi bahwa stabilitas pasokan bahan pangan akan terjaga dengan baik sehingga laju inflasi di Sulsel dapat konsisten berada dalam koridor sasaran di tengah membayanginya risiko anomali cuaca serta fluktuasi harga energi global.
Di sisi lain, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Anas Iswanto Anwar berpandangan bahwa tingkat stabilitas pergerakan inflasi di wilayah Sulsel salah satunya sangat dipengaruhi oleh dinamika fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM).
Koreksi penurunan harga pada produk BBM nonsubsidi dinilai mampu memberikan kontribusi positif dalam meredam tekanan harga, sekalipun besaran dampak tersebut diyakini belum cukup kuat untuk membalikkan arah tren pergerakan inflasi secara radikal.
Anas Iswanto Anwar mengemukakan bahwa porsi manfaat langsung dari penurunan harga BBM nonsubsidi tersebut akan lebih dominan dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi konsumen utama produk tersebut.
Sementara itu, kalangan masyarakat dari lapisan berpendapatan rendah justru lebih banyak merasakan transmisi dampak secara tidak langsung melalui efisiensi biaya pada sektor tarif transportasi umum dan biaya distribusi logistik.
“Jadi, ini adalah stimulus positif bagi daya beli, tetapi bukan stimulus yang besar,” kata Anas kepada Bisnis.
Menurut pandangannya, sektor jasa transportasi serta pergudangan merupakan bidang usaha yang paling kilat merasakan dampak efisiensi dari penurunan harga BBM tersebut.
Rangkaian efek penghematan beban operasional ini selanjutnya berpotensi menjalar secara bertahap ke sektor perdagangan dan distribusi barang, termasuk di dalamnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor industri pengolahan, bidang pariwisata, hingga lini sektor penyedia jasa lainnya.
Lebih lanjut, Anas menilai bahwa penurunan harga BBM nonsubsidi ini memiliki fungsi yang lebih condong sebagai instrumen peredam beban biaya transportasi dan distribusi ketimbang bertindak sebagai variabel utama penentu perubahan arah pergerakan tingkat harga secara keseluruhan.
“BBM nonsubsidi turun akan membantu menurunkan inflasi Sulsel, tetapi dampaknya kemungkinan meredam inflasi, bukan mengubah inflasi,” katanya.
