JAKARTA — Kelanjutan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sangat bergantung pada kebijakan operasional sekolah.
Ketika pemerintah daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar atau menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) demi melindungi kesehatan serta keselamatan anak dari paparan kabut asap, pengiriman makanan pun otomatis dihentikan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya senantiasa mengikuti keputusan resmi dari pemerintah daerah terkait status sekolah.
"Ya, selama PJJ, jadi selama online. Kan tidak masuk sekolah, itu tidak kami berikan MBG," ujar Sudaryono usai Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Ia menambahkan bahwa pihak BGN tidak pernah memaksa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tetap beroperasi secara paksa apabila kegiatan tatap muka ditiadakan.
Meskipun demikian, penyesuaian di lapangan sempat menghadapi kendala koordinasi akibat perubahan status sekolah yang diumumkan secara mendadak. Pada beberapa kasus, dapur SPPG sudah terlanjur membeli dan mencacah bahan baku sebelum instruksi libur dikeluarkan.
Terkait hal tersebut, bahan yang sudah dipersiapkan tetap dimasak dan didistribusikan pada hari yang sama, sementara kegiatan untuk hari-hari berikutnya langsung diliburkan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Dapodik per 11 Agustus 2026, ribuan satuan pendidikan yang mencakup ratusan ribu murid di berbagai wilayah Kalimantan telah menerapkan PJJ akibat karhutla.
Menanggapi situasi darurat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan tiga prinsip utama, yakni mengutamakan keselamatan warga sekolah, memastikan hak belajar murid tetap terpenuhi, serta menyiapkan pemulihan pascabencana.
Sementara itu, peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Isnawati Hidayah, menyatakan dukungan penuh terhadap penghentian distribusi MBG saat sekolah diliburkan.
Menurutnya, kesehatan dan keselamatan anak merupakan hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar, terutama guna menghindari risiko infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap.
Pemerintah pun didorong untuk memperkuat konsistensi komunikasi serta memfokuskan sumber daya guna mengatasi akar permasalahan karhutla secara menyeluruh.
