JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) guna memperluas akses produk nasional di kawasan Teluk.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa kerja sama tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, antara Oktober hingga November 2026. GCC sendiri terdiri atas enam negara, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, and Qatar, dengan perundingan yang resmi dimulai sejak 31 Juli 2024.
Data Kementerian Perdagangan mencatat total perdagangan Indonesia dengan GCC mencapai US$15,45 miliar pada periode Januari hingga November 2025.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengungkapkan bahwa peluang ekspor terbuka lebar bagi komoditas unggulan seperti kendaraan beserta komponennya, produk logam, mesin, makanan olahan, hingga produk halal.
Kendati demikian, Shinta mengingatkan bahwa hambatan nontarif seperti perbedaan standar teknis dan sertifikasi masih menjadi tantangan utama bagi eksportir nasional.
“Dari sudut pandang dunia usaha, peluang ini akan semakin optimal apabila FTA mampu menurunkan hambatan masuk dan memberikan kepastian standar,” ujar Shinta.
Lebih lanjut, kami memandang bahwa keberhasilan perjanjian ini sangat bergantung pada kebijakan pendukung pascaperjanjian serta penguatan ekosistem ekspor secara menyeluruh.
Sementara itu, Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kawasan Teluk memiliki daya beli yang tinggi serta tingkat ketergantungan impor pangan yang besar, sehingga potensial untuk diversifikasi ekspor di tengah tekanan global.
Pandangan senada disampaikan oleh Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman, yang menyebutkan bahwa Uni Emirat Arab dan Arab Saudi berpotensi menjadi gerbang strategis bagi produk Indonesia untuk menembus pasar Timur Tengah dan Afrika.
Meski demikian, para pengamat sepakat bahwa optimalisasi FTA Indonesia-GCC memerlukan kesiapan industri domestik, efisiensi logistik, serta penanganan hambatan nontarif yang cermat.
