JAKARTA — Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah membubarkan 290 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai merugi dan berkinerja buruk. Kebijakan tersebut diklaim mampu memangkas anggaran negara hingga mencapai Rp50 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Senin (31/8/2026).
"Dalam kurang 2 tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN," ujar Prabowo.
- Baca Juga World Bank: 64,2% Warga RI Rentan Miskin
Selain itu, Prabowo menjelaskan bahwa restrukturisasi perusahaan pelat merah masih akan terus berlanjut. Pemerintah menetapkan target untuk menutup setidaknya 700 BUMN tambahan menjelang penghujung tahun 2026.
"Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup," kata Prabowo.
Melalui kebijakan penataan ini, jumlah total BUMN di Indonesia diproyeksikan bakal menyusut drastis hingga tersisa sekitar 200 sampai 250 perusahaan saja. Langkah efisiensi ini diharapkan mampu menekan beban biaya rutin operasional pemerintah, termasuk pos pengeluaran gaji untuk jajaran direksi dan komisaris.
"Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris," tuturnya.
Di samping penataan BUMN, Prabowo turut menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan ketergantungan terhadap utang luar negeri. Kendati demikian, pihak istana tetap membuka pintu lebar bagi investasi asing dengan catatan tetap selektif terhadap tawaran pinjaman berbunga tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo membeberkan bahwa kabinetnya sempat menolak tawaran pinjaman finansial dari pihak International Monetary Fund (IMF) yang diajukan kepada Menteri Keuangan di Washington DC beberapa bulan lalu.
"Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," tegasnya.
Secara keseluruhan, akumulasi efisiensi anggaran di berbagai sektor kini diklaim telah melampaui angka Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun tiap tahunnya. Dana hasil penghematan tersebut diarahkan secara optimal untuk mendanai berbagai program kesejahteraan agar manfaatnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat luas.
"Dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari Rp200 triliun, mendekati Rp300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat," pungkasnya.
