JAKARTA - Pemerintah memandang kontribusi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut menggerakkan aktivitas perekonomian Jawa Barat yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,73% secara tahunan pada kuartal II 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa APBN di wilayah Jawa Barat tidak sekadar diproyeksikan untuk mengejar penyerapan anggaran semata, melainkan harus mampu menghasilkan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Purbaya seusai melaksanakan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat yang berlokasi di Bandung pada Senin (24/8/2026).
Berdasarkan laporan dari Kanwil DJPb Jawa Barat, realisasi belanja negara hingga tanggal 31 Juli 2026 berhasil menyentuh angka Rp 63,59 triliun atau setara dengan 57,02% dari total pagu.
Walaupun secara keseluruhan total belanja negara masih mengalami kontraksi sebesar 1,45% secara tahunan, realisasi belanja dari Kementerian/Lembaga (K/L) justru mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 28,86% hingga mencapai Rp 26,61 triliun.
Lonjakan paling menonjol tercatat pada sektor belanja modal. Hingga penutupan Juli 2026, realisasi belanja modal sukses mencapai Rp 3,11 triliun atau meroket hingga 115,37% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Belanja modal ini difungsikan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah dalam menopang pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik di Jawa Barat.
Di samping itu, pemerintah juga mengandalkan penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) beserta Dana Desa guna menjaga denyut aktivitas ekonomi pada tingkat daerah.
Sampai dengan Juli 2026, realisasi TKD dan Dana Desa di wilayah Jawa Barat telah mencapai Rp 36,98 triliun atau mencakup 59,82% dari total pagu. Realisasi tersebut terdiri atas alokasi TKD sebesar Rp 35,46 triliun serta Dana Desa sebesar Rp 1,52 triliun.
Dukungan fiskal ini turut dialokasikan secara khusus guna memperkuat implementasi bermacam program prioritas pemerintah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai contoh, telah berjalan di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total jangkauan mencapai 14.680.810 penerima manfaat.
Tidak hanya itu, APBN turut menyokong sejumlah program strategis lainnya, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, program ketahanan pangan dan energi, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi).
Tercatat hingga Juli 2026, penyaluran KUR di Jawa Barat berhasil mencapai angka Rp 23,24 triliun kepada 357.300 debitur, sementara pembiayaan UMi menyentuh Rp 1,31 triliun kepada 226.400 debitur.
Purbaya menegaskan bahwa setiap penyaluran anggaran wajib diterjemahkan secara nyata menjadi aktivitas ekonomi yang menyuguhkan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
"Kami ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, and peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Purbaya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (25/8/2026).
Dukungan fiskal tersebut terbukti berhasil menopang dinamika ekonomi Jawa Barat. Sepanjang kuartal II 2026, perekonomian Jawa Barat tumbuh sebesar 5,73% secara tahunan dan 2,25% secara kuartalan.
Pertumbuhan ekonomi ini utamanya ditopang oleh sektor industri pengolahan yang sekaligus menduduki posisi sebagai pilar utama penerimaan pajak di Jawa Barat. Hingga Juli 2026, sektor industri pengolahan menyumbangkan penerimaan pajak senilai Rp 30,60 triliun atau mencakup 47,93% dari keseluruhan total penerimaan pajak Jawa Barat.
Kondisi makroekonomi di Jawa Barat terpantau berada dalam tingkat yang relatif stabil dan terjaga. Tingkat inflasi pada periode Juli 2026 tercatat sebesar 2,72% secara tahunan.
Sementara itu, neraca perdagangan Jawa Barat sepanjang rentang waktu Januari hingga Juli 2026 membukukan surplus sebesar US$ 13,79 miliar.
Melalui berbagai indikator tersebut, pemerintah menilai bahwa APBN berfungsi secara optimal sebagai shock absorber sekaligus katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dukungan fiskal yang disalurkan lewat belanja pemerintah, transfer ke daerah, hingga pembiayaan usaha diharapkan mampu terus menjaga daya beli serta aktivitas ekonomi masyarakat di tengah dinamika ketidakpastian global.
"Yang kami pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional," pungkas Purbaya.
Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus mengoptimalkan APBN sebagai instrumen strategis dalam mendukung program prioritas nasional, mempertahankan daya beli masyarakat, memperkuat aktivitas dunia usaha, serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional secara berkesinambungan.
