JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan bahwa distribusi beras lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) per tanggal 8 Agustus 2026 telah mencapai angka 610,3 ribu sebagai langkah konkret untuk merawat stabilitas harga serta memperkokoh ketersediaan stok di tengah masyarakat.
"Salah satu dukungan utama intervensi harga pangan dilakukan melalui penyaluran beras SPHP. Per 8 Agustus 2026, realisasinya telah mencapai 610,3 ribu ton atau 73,71 persen dari target 828 ribu ton," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Bapanas Kelik Budiana dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Ia menyampaikan keterangan tersebut dalam Forum Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Perum Bulog mendistribusikan beras SPHP ini berdasarkan mandat resmi dari Bapanas guna mengamankan kestabilan harga beras, sambungnya. Pengiriman logistik ini dikemas dalam ukuran 5 kilogram dengan kategori mutu medium yang mempunyai tingkat butir pecah sekitar 25 persen serta kadar air 14 persen mengacu pada ketentuan pemerintah.
"Bahkan kini disiapkan kemasan 2 kg," ujar dia.
Beras SPHP ini dipasarkan selaras dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni senilai Rp12.500 per kilogram khusus zona 1 (meliputi Pulau Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, hingga Sulawesi), Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (mencakup wilayah Sumatra di luar Lampung dan Sumsel, NTT, serta Kalimantan), dan Rp13.500 per kilogram bagi zona 3 (meliputi Maluku dan Papua).
Distribusi beras SPHP sepanjang tahun 2026 ini dieksekusi secara kontinu sepanjang tahun tanpa ada masa jeda, berlainan dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang dijalankan secara periodik mengikuti siklus panen raya demi melindungi tingkat harga di level petani.
Berdasarkan pandangan Kelik, stabilitas harga pangan secara konsisten memperlihatkan tren yang terkontrol seiring masifnya penerapan bermacam strategi demi memastikan ketersediaan pasokan serta terpenuhinya kebutuhan publik dengan tingkat harga yang terjangkau.
"Penguatan intervensi dari sisi pasokan, distribusi hingga harga terus dilakukan untuk mendukung daya beli masyarakat sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali," ujar dia.
Penguatan stabilitas pangan turut diwujudkan lewat penyaluran paket bantuan pangan kepada masyarakat. Sepanjang Februari hingga Maret 2026, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh jatah 10 kilogram beras serta dua liter minyak goreng per bulannya.
Program tersebut menyasar 33,2 juta KPM, dengan tingkat realisasi per 30 Juni 2026 yang menyentuh angka 664,8 juta kilogram beras serta 132,7 juta liter minyak goreng atau setara dengan 99,70 persen.
“Bantuan pangan ini dilanjutkan selama tiga bulan untuk periode Juli sampai September 2026 berdasarkan Rakortas Kemenko Pangan tanggal 9 Juni 2026, kepada penerima desil 1 sampai 4,” kata Kelik menjelaskan.
Akses publik terhadap komoditas pangan berharga terjangkau juga terus diperluas melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan secara bersinergi dengan segenap pemangku kepentingan.
Hingga 7 Agustus 2026, agenda tersebut tercatat telah dihelat sebanyak 7.586 kali serta menjangkau 38 provinsi beserta 448 kabupaten/kota. Luasnya jangkauan pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan solidnya kerja sama dalam merawat ketersediaan serta keterjangkauan pangan di pelbagai daerah.
Sokongan stabilisasi ini pun merambah sektor peternakan. Guna menjaga stabilitas harga jagung serta komoditas telur di tingkat peternak rakyat, program SPHP jagung telah digelontorkan kepada para peternak ayam ras petelur.
Sampai tanggal 8 Agustus 2026, ia mengemukakan bahwa realisasi penyalurannya telah mencapai 110.573 ton atau sekitar 45,93 persen dari target total 213.200 ton.
“Dalam rangka stabilisasi harga jagung dan telur di tingkat peternak, Badan Pangan Nasional telah menyalurkan SPHP jagung pada peternak telur ayam ras. Penyaluran SPHP jagung ini dalam rangka stabilisasi harga telur dan daging ayam ras,” kata Kelik.
Seluruh rangkaian kebijakan tersebut berjalan secara beriringan dengan kegiatan monitoring pergerakan harga pangan di tingkat produsen.
Mengacu pada Panel Harga Pangan per tanggal 9 Agustus 2026, harga sejumlah komoditas terpantau berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), seperti bawang merah, daging ayam ras, sapi hidup, serta kedelai biji kering lokal yang merefleksikan fluktuasi wajar di level produsen.
Perhatian khusus turut dicurahkan terhadap komoditas telur ayam ras yang posisinya berada 12,78 persen di bawah HAP sehingga lekas diambil tindakan intervensi. Pengawasan secara berkala ini memberikan ruang bagi instansi terkait untuk mengeksekusi langkah stabilisasi yang adaptif sesuai dinamika komoditas, sehingga ekuilibrium harga senantiasa terpelihara baik bagi produsen maupun konsumen.
Pengokohan stabilitas pangan nasional ini berjalan selaras dengan perbaikan indikator inflasi secara makro. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa tingkat inflasi Indonesia pada Juli 2026 berada di level 2,88 persen secara tahunan, mengalami penurunan dari posisi 3,34 persen pada Juni 2026. Sementara secara bulanan, Indonesia bahkan mencatatkan angka deflasi sebesar 0,14 persen.
