JAKARTA - Pasar modal Indonesia genap berusia 49 tahun pada 10 Agustus 2026 dihitung sejak diaktifkan kembali oleh Presiden Soeharto pada 10 Agustus 1977. Kendati demikian, jika dirunut ke belakang, usia aktivitas pasar modal di Tanah Air sebenarnya jauh lebih panjang. Transaksi perdagangan efek di Indonesia sudah berlangsung sejak era kolonial Belanda, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.
Perjalanan panjang pasar modal Indonesia juga tidak selalu mulus, sempat tumbuh, lalu terhenti akibat kecamuk perang dunia, pergantian kekuasaan, hingga diterapkannya kebijakan nasionalisasi. Usai diaktifkan kembali pada 1977, pasar modal secara bertahap berkembang lewat berbagai deregulasi serta penguatan infrastruktur pasar yang membuatnya makin modern.
Saat ini, pasar modal telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, berperan sebagai sarana korporasi menghimpun pendanaan sekaligus menyediakan pilihan instrumen investasi bagi masyarakat.
Pasar Modal RI Era Kolonial Refferal sejarah pasar modal Indonesia dapat dilacak hingga pengujung abad ke-19. Berdasarkan catatan Vereeniging voor den Effectenhandel pada 1939, aktivitas transaksi efek di Indonesia sudah berjalan sejak sekitar 1880. Waktu itu, transaksi efek belum diselenggarakan lewat wadah bursa resmi sehingga dokumentasi terkait aktivitas perdagangan tersebut kurang lengkap.
Pada 1878, tercatat pula pendirian perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komoditas serta sekuritas, yaitu Dunlop & Koff, yang kelak dikenal sebagai salah satu perintis perusahaan sekuritas di Indonesia. Aktivitas transaksi saham kemudian mulai terdata secara lebih transparan. Pada 1892, sebuah entitas perkebunan di Batavia, Cultuur Maatschappij Goalpara, tercatat melepas 400 lembar saham dengan harga 500 gulden per saham.
Perkembangan ini tidak lepas dari ekspansi bisnis perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Pembangunan sektor perkebunan secara masif memerlukan kucuran modal yang sangat besar. Salah satu sumber pendanaan yang dimanfaatkan berasal dari warga Eropa dan Belanda yang memiliki kapasitas finansial. Keperluan akan sarana transaksi efek yang lebih terstruktur pada akhirnya mendorong lahirnya bursa efek di Batavia.
1912, Pasar Modal Berdiri di Batavia Milestone penting terjadi pada 14 Desember 1912 saat Amsterdamse Effectenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Bursa ini dinamai Vereeniging voor de Effectenhandel atau Asosiasi Perdagangan Efek. Instrumen investasi yang ditransaksikan kala itu meliputi saham dan obligasi. Bursa Batavia tercatat sebagai salah satu bursa paling awal di kawasan Asia. Pasar modal ini menduduki urutan tertua keempat di tingkat Asia setelah Bombay, Hongkong, serta Tokyo. Kehadirannya utamanya berkaitan dengan kebutuhan pendanaan pemerintah kolonial dan korporasi perkebunan yang tumbuh pesat pada periode tersebut.
Namun, laju perkembangan bursa tidak sepi dari rintangan. Baru berjalan sekitar dua tahun, aktivitas bursa terpaksa berhenti akibat meletusnya Perang Dunia I pada 1914. Operasional bursa baru dapat dibuka kembali pada 1925. Pada rentang waktu yang sama, dua bursa baru turut didirikan, yakni Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang.
Sayangnya, tren positif tersebut kembali terganggu oleh Depresi Besar 1929 dan disusul pecahnya Perang Dunia II. Kondisi perekonomian dan dinamika politik yang memburuk membuat perdagangan efek kembali terhenti. Bursa Efek Surabaya dan Semarang terpaksa ditutup, sementara Bursa Efek Jakarta akhirnya menghentikan kegiatannya pada 10 Mei 1940.
Era Indonesia Merdeka Selepas Indonesia merdeka, pemerintah berusaha menggiatkan kembali pasar modal. Bursa Efek Jakarta resmi dibuka kembali pada 3 Juni 1952 pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1952 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Bursa. Operasional bursa kala itu dikelola oleh PPUE (Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek) yang beranggotakan bank-bank milik negara, bank swasta, serta pialang efek.
Namun demikian, perkembangan pasar modal kembali diterjang tantangan berat. Lintas kebijakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda pada 1956 menyasar aktivitas perdagangan efek. Pasar modal pun kembali mengarungi fase vakum yang cukup panjang hingga akhirnya pemerintah mengambil inisiatif untuk mengaktifkannya kembali pada era Orde Baru.
1977, Pasar Modal Kembali Diaktifkan Sesudah melalui alur panjang dan mengalami beberapa kali penghentian, pasar modal Indonesia mengawali babak baru pada 10 Agustus 1977. Pada momentum tersebut, Presiden Soeharto secara resmi mengaktifkan kembali aktivitas pasar modal Indonesia. Tanggal bersejarah ini yang kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia.
Salah satu penanda awal kebangkitan pasar modal modern adalah hadirnya perusahaan tercatat pertama, yakni PT Semen Cibinong Tbk. Akan tetapi, pada masa-masa awal, akselerasi pertumbuhan pasar modal belum berjalan sesuai harapan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku kala itu dinilai masih membendung fleksibilitas korporasi maupun para pemodal. Pemerintah lantas melancarkan serangkaian langkah deregulasi guna memacu pertumbuhan industri pasar modal.
Deregulasi Jadi Titik Balik Memasuki pengujung era 1980-an, pemerintah mulai memberikan kelonggaran yang lebih luas bagi pertumbuhan industri pasar modal. Pelaksanaan deregulasi pada 1987 menjadi salah satu titik balik krusial. Pemerintah berupaya memangkas berbagai hambatan teknis serta menciptakan iklim usaha yang lebih menarik bagi perusahaan untuk menghimpun dana di pasar modal. Peluang bagi pemodal asing pun mulai dibuka dengan batasan porsi kepemilikan tertentu.
Sejalan dengan itu, pemerintah membangun infrastruktur pasar modal yang kian komprehensif, mencakup pengembangan industri reksa dana, manajer investasi, serta lembaga penunjang transaksi efek. Rangkaian perbaikan ini membuat pasar modal tidak sekadar menjadi ajang jual beli saham, melainkan mulai membentuk ekosistem industri keuangan yang lebih modern.
Bursa Efek Indonesia Arah perjalanan pasar modal memasuki babak baru pada 2007. Kala itu, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) melakukan penggabungan usaha (merger). Konsolidasi kedua bursa tersebut melahirkan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bertindak sebagai penyelenggara tunggal perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Penggabungan ini menjadi langkah strategis untuk membangun pasar modal yang lebih efisien, terintegrasi, dan memiliki daya saing.
Pascapenggabungan, pembenahan infrastruktur pasar modal berlangsung kian masif, termasuk hadirnya Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang menyokong proses penyelesaian transaksi serta pengelolaan efek. Pada 2011, arsitektur pengawasan sektor jasa keuangan juga memasuki babak baru dengan resmi berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
