JAKARTA - Angka inflasi di Kota Madiun pada Maret 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, inflasi di kota tersebut tercatat sebesar 1,41 persen pada bulan Maret. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah berakhirnya pemberian diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah pusat pada awal tahun 2025.
Kenaikan Biaya Listrik Picu Inflasi
Abdul Azis, Kepala BPS Kota Madiun, menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi inflasi di Kota Madiun adalah berakhirnya program diskon tarif listrik yang berlaku pada Januari dan Februari 2025. Diskon ini memberikan potongan hingga 50 persen untuk tarif listrik rumah tangga, yang berdampak langsung pada pengeluaran masyarakat. Namun, begitu diskon tersebut berakhir, tarif listrik kembali normal, yang menyebabkan peningkatan biaya hidup bagi rumah tangga.
"Ya, habisnya diskon tarif listrik kini memicu terjadinya inflasi di Kota Madiun. Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Madiun pada Maret 2025, mengalami inflasi sebesar 1,41 persen," ujar Abdul Azis. Menurutnya, meskipun diskon tarif listrik ini hanya berlaku selama dua bulan, dampaknya cukup besar terhadap pengeluaran rumah tangga, sehingga turut berperan dalam lonjakan angka inflasi.
Penyusutan Produksi Komoditas Bawang Merah Juga Berkontribusi
Selain masalah tarif listrik, BPS juga mencatat adanya penurunan produksi bawang merah pada bulan Februari dan Maret 2025. Penurunan pasokan komoditas ini, yang merupakan salah satu bahan pokok penting di pasar, turut menyebabkan lonjakan harga. Hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan indeks harga konsumen pada bulan Maret.
"Selain tarif listrik, penurunan produksi bawang merah juga berdampak pada lonjakan harga yang mempengaruhi inflasi. Harga bawang merah yang lebih tinggi membuat biaya kebutuhan pokok rumah tangga meningkat," tambah Abdul Azis. Penurunan produksi bawang merah disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung, sehingga mengurangi pasokan ke pasar.
Sektor Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga Menjadi Penyumbang Inflasi Utama
Berdasarkan analisis lebih lanjut dari BPS, sektor yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi di Kota Madiun adalah kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Kelompok ini tercatat memberikan kontribusi sebesar 0,81 persen terhadap inflasi total di kota tersebut pada bulan Maret.
Kenaikan biaya di sektor perumahan, seperti harga sewa rumah, tarif air, serta bahan bakar rumah tangga, menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran bulanan masyarakat. Salah satu yang menonjol adalah tarif listrik, yang telah kembali normal setelah berakhirnya diskon yang diberlakukan pemerintah.
"Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi yang cukup tinggi, mencapai 0,81 persen. Kenaikan biaya listrik dan bahan bakar rumah tangga sangat mempengaruhi biaya hidup masyarakat," ujar Abdul Azis. Peningkatan biaya di sektor ini dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada pemakaian listrik untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Dampak Inflasi Terhadap Kekuatan Daya Beli Masyarakat
Kenaikan inflasi yang dipicu oleh faktor-faktor tersebut tentu saja mempengaruhi daya beli masyarakat Kota Madiun. Kenaikan biaya hidup ini membuat masyarakat harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk kebutuhan dasar mereka, seperti biaya listrik, air, dan bahan bakar rumah tangga. Dalam situasi ini, masyarakat yang berpendapatan rendah akan merasakan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi.
Abdul Azis menambahkan bahwa meskipun inflasi di Kota Madiun tergolong relatif terkendali, namun peningkatan biaya yang disebabkan oleh kenaikan tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga ini tetap menjadi perhatian serius. "Jika inflasi terus meningkat, maka akan semakin sulit bagi masyarakat dengan penghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka," jelasnya.
Peran BPS dalam Memantau Inflasi dan Menyediakan Data yang Akurat
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi, BPS Kota Madiun berperan aktif dalam memantau dan memberikan informasi terkait angka inflasi. Abdul Azis menekankan bahwa peran BPS sangat penting dalam memberikan data yang akurat agar pemerintah dan masyarakat dapat merencanakan kebijakan yang lebih tepat.
"Kondisi daerah sangat berperan penting agar dapat menghasilkan perencanaan yang matang dan tepat sasaran. Oleh karena itu, BPS berupaya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memberikan pendampingan agar data yang digunakan dalam perumusan kebijakan dapat dipahami dengan benar oleh pengguna data," katanya. Pendampingan ini bertujuan agar perencanaan ekonomi di tingkat daerah dapat disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih efektif.
Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Inflasi
Menghadapi situasi inflasi yang terjadi di Kota Madiun, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengimplementasikan kebijakan yang dapat meringankan beban masyarakat, terutama yang terdampak langsung oleh kenaikan tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga. Beberapa kebijakan yang bisa dipertimbangkan antara lain pemberian subsidi kepada rumah tangga berpenghasilan rendah, atau penguatan pengawasan terhadap harga bahan pokok.
Pemerintah pusat juga diharapkan dapat lebih memperhatikan dinamika ekonomi di daerah-daerah seperti Kota Madiun, agar dapat memberikan solusi yang lebih tepat dalam menangani inflasi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah melalui kebijakan fiskal yang mendukung daya beli masyarakat, serta peningkatan produktivitas di sektor-sektor yang terkena dampak inflasi seperti pertanian dan energi.
