JAKARTA - Banjir besar kembali melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Banjir yang terjadi sejak awal pekan ini telah mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah pusat, melalui berbagai instansi terkait, telah bergerak cepat untuk memberikan bantuan logistik dan melakukan langkah-langkah pencegahan jangka panjang agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Bantuan Logistik Segera Dikirim

Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana dari Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, mengungkapkan bahwa pemerintah berfokus memastikan bantuan logistik segera tiba di lokasi-lokasi pengungsian. “Yang menjadi kebutuhan mendesak saat ini adalah air mineral, selimut, dan lain-lain. Kami berharap pendistribusian ini cepat tersampaikan kepada korban yang terdampak banjir di pengungsian," ujar Andre dalam wawancaranya dengan PRO3 RRI pada hari Rabu (5/3/2025).

Distribusi logistik dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran agar dapat mengurangi beban dan kesulitan yang dialami oleh warga terdampak. Selain kebutuhan pokok, upaya pemulihan kesehatan dan psikososial juga menjadi perhatian utama, seperti yang telah dirumuskan dalam lima kluster penanganan bencana, yaitu kluster pencarian, pengungsian, logistik, kesehatan, dan pemulihan diri.

Modifikasi Cuaca: Langkah Pencegahan Banjir Lebih Lanjut

Selain menangani dampak banjir yang terjadi, pemerintah juga menyiapkan langkah preventif untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang melalui teknologi modifikasi cuaca. Upaya ini direncanakan akan dimulai pada awal pekan depan. "Upaya modifikasi cuaca akan dilakukan bersama dengan Basarnas, BMKG, BPBD DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten," jelas Andre. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan deras yang sering menjadi pemicu utama banjir.

Modifikasi cuaca di Indonesia bukanlah hal baru, namun kini semakin intensif dilakukan terutama ketika ancaman cuaca ekstrem semakin meningkat karena perubahan iklim. Kerjasama antara lembaga nasional seperti BMKG, BPBD, dan Basarnas dibutuhkan untuk pelaksanaan yang lebih efektif dan berdampak luas.

Pentingnya Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Masyarakat

Andre Notohamijoyo menekankan pentingnya peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Peran serta masyarakat dalam mitigasi sangat krusial, terutama dalam merespon peringatan dini. "Kami ingin memaksimalkan kesiapan daerah dalam merespon peringatan dini," tegas Andre. Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, ia berharap Indonesia dapat segera memiliki program mitigasi yang terintegrasi, yang tidak hanya fokus pada Jakarta tetapi juga wilayah lain yang rawan bencana, khususnya banjir.

Komunikasi dan edukasi publik mengenai pentingnya merespon peringatan dini bisa menjadi salah satu cara efektif untuk membangun budaya kesiapsiagaan. "Jadi tidak hanya wilayah Jakarta saja. Tapi wilayah-wilayah lainnya yang menjadi wilayah rawan bencana, khususnya banjir," tambah Andre.

Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah

Dalam menanggulangi bencana banjir yang semakin sering terjadi ini, kolaborasi antar instansi pemerintah terlihat kuat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga bermain peran penting dengan memberikan data dan prediksi cuaca yang akurat kepada pemerintah dan masyarakat, sehingga langkah mitigasi bisa diambil sedini mungkin. "BMKG telah bekerja sudah sangat baik," puji Andre.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta dan sekitarnya juga giat di lapangan membantu mengevakuasi warga serta mendirikan posko-posko pengungsian. Bantuan yang diberikan mencakup tidak hanya logistik, tetapi juga dukungan kesehatan dan pemulihan pascabencana.

Daerah Rawan Bencana: Fokus Perhatian Pemerintah

Wilayah Jakarta dan sekitarnya dikenal sebagai daerah yang langganan banjir, terutama saat musim hujan tiba. Kondisi geografis dan tata kota yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang dapat menanggulangi risiko banjir jangka panjang.

Kedepannya, diharapkan program-program pembangunan akan lebih memperhatikan aspek pengendalian bencana alam, termasuk membenahi sistem drainase dan menambah ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai area resapan air. Peran serta masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat sangat penting agar solusi yang diberikan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.