JAKARTA - Maraknya kedatangan investor asing ke Bali menjadi sorotan tajam bagi para pelaku industri pariwisata lokal, terutama di tengah kekhawatiran persaingan tidak sehat antara investor internasional dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, IGN Ray Suryawijaya, menilai perkembangan ini sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan usaha masyarakat setempat yang telah lama bergantung pada sektor pariwisata dan jasa.

Menurut Suryawijaya, beberapa tahun terakhir menunjukkan tren meningkatnya jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang menetap dan berinvestasi di Pulau Dewata. Mereka banyak berkecimpung di sektor ekonomi yang umumnya menjadi ruang gerak bagi UMKM lokal seperti usaha spa, penginapan kecil, dan layanan kecantikan. Fenomena ini, kata Suryawijaya, merongrong peluang kerja dan usaha bagi penduduk lokal yang sesungguhnya berhak dan mampu bersaing di sektor tersebut.

“Kalau kita yang lokal bisa, kenapa harus diberikan ke asing? Ini kan membunuh peluang warga lokal di sektor UMKM, menandaskan keresahannya terhadap kondisi yang ada.

Aturan Investasi PMA Dinilai Terlalu Rendah

Salah satu penyebab menjamurnya kegiatan usaha oleh investor asing adalah aturan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dianggap terlalu longgar. Saat ini, PMA diperbolehkan dengan investasi minimal sebesar Rp 10 miliar. Menurut Suryawijaya, angka ini tergolong kecil dan dapat dengan mudah dicapai oleh pengusaha lokal. Oleh karena itu, beliau mengusulkan revisi signifikan terhadap besaran minimal investasi, setidaknya menjadi Rp 150 miliar.

“Kalau Rp 10 miliar kita juga bisa, kenapa harus mereka?” pungkas Suryawijaya, mengkritik aturan yang saat ini berlaku. Usulan beliau mendapat dukungan dari kalangan pelaku usaha lokal yang merasa tersisih akibat derasnya arus investasi asing.

Para pelaku industri pariwisata lokal percaya bahwa dengan menaikkan batas minimum investasi asing, pengusaha kecil dan menengah lokal akan lebih terlindungi, mengingat sektor-sektor semacam ini secara historis lebih cocok untuk partisipasi lokal.

Dampak Negatif dari Investasi Kecil-kecilan

Kehadiran investasi asing dalam skala kecil tidak hanya mengancam keberlanjutan perekonomian lokal, tetapi juga berisiko menciptakan kerugian dalam hal pendapatan pajak. Banyak investor kecil yang mampu mengakali sistem dengan menjual jasa secara diam-diam kepada kenalan mereka, sehingga pendapatan negara dari sektor ini berpotensi mengalami kebocoran.

Meskipun Bali tetap menjadi magnet bagi para investor global, kekhawatiran yang disuarakan oleh pelaku usaha lokal tidak bisa diabaikan. Tanpa kebijakan yang tegas dan berpihak pada masyarakat lokal, Pulau Dewata berisiko menjadi tempat nyaman bagi mereka yang hanya ingin memanfaatkan potensi ekonomi lokal tanpa memberikan dampak positif yang signifikan bagi penduduk asli.

Pandangan Kontroversial dan Langkah Kedepan

Sejumlah pengamat ekonomi menganggap bahwa pembukaan terhadap investasi asing memang diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Bali yang sempat terdampak parah selama pandemi. Namun, mereka juga sejalan dengan pemikiran bahwa regulasi yang lebih ketat diperlukan demi melindungi pelaku usaha lokal.

Di pihak lain, Pemkab Bali diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Menanggapi tekanan ini, pemerintah daerah didorong untuk memperketat regulasi agar sektor usaha menengah ke bawah tetap menjadi lahan garap utama masyarakat Bali.

Dalam diskusi terbuka baru-baru ini, beberapa pemangku kebijakan daerah mengusulkan adanya pengawasan lebih ketat dan mekanisme audit berkala terhadap perusahaan yang menerapkan investasi kecil-kecilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehadiran mereka di Bali murni untuk pengembangan ekonomi lokal, bukan semata-mata ajang pengejaran keuntungan pribadi.

Semua mata sekarang tertuju pada bagaimana kebijakan ini akan direformulasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus adil di Bali. Dengan jalan itu, diharapkan ekonomi masyarakat lokal dapat tumbuh seiring dengan semakin majunya industri pariwisata dan jasa di Bali. Terlebih, upaya ini penting guna menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal Bali di tengah gelombang globalisasi.