JAKARTA - Seorang oknum pejabat dari Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara, yang juga merupakan aparatur sipil negara (ASN), diamankan oleh Satresnarkoba Polres Asahan karena terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, mengingat posisi ASN yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat, malah terjerat dalam penggunaan barang haram. Penangkapan ini menambah panjang deretan kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan aparat pemerintah di Indonesia.

Menurut informasi yang dihimpun, penangkapan dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Asahan setelah pihak kepolisian menerima laporan terkait dugaan penggunaan narkoba oleh oknum tersebut. Dalam penggeledahan yang dilakukan, tidak ditemukan barang bukti berupa sabu, namun hasil tes urine yang dilakukan menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif mengonsumsi narkoba. Kejadian ini tentu menimbulkan keprihatinan mendalam, terutama bagi pemerintah daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba di kalangan masyarakat.
 

Tanggapan Ketua DPC Ferari Batubara: Peringatan bagi Pemkab Batubara
 

Menanggapi peristiwa yang memalukan ini, Ketua DPC Ferari Kabupaten Batubara, Helmi Syam Damanik, SH., MH., angkat bicara dengan penuh keprihatinan. Dalam pesan singkat yang disampaikan melalui aplikasi WhatsApp pada Senin malam, Helmi mengungkapkan bahwa peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Batubara, khususnya bagi kepemimpinan Bupati H. Baharuddin Siagian.

“Kita patut bertanya, apakah ASN di Batubara ini sedang berlomba menjadi duta rehabilitasi?” kata Helmi. Ia menambahkan bahwa kejadian ini menunjukkan betapa seriusnya masalah narkoba di kalangan aparatur sipil negara, dan bahwa sudah saatnya Pemkab Batubara tidak hanya bersih dari narkoba, tetapi juga harus bersih dari ASN yang tidak layak. “Apakah kita mau biarkan birokrasi tercemar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini? Pemkab Batubara harus tegas,” tambahnya.

Helmi juga menegaskan bahwa Bupati Batubara harus segera mengambil langkah konkret dalam menangani masalah ini. Menurutnya, tidak hanya sekadar mengeluarkan pernyataan di podium, tetapi juga melakukan tindakan nyata yang dapat mencegah kejadian serupa terjadi lagi di masa depan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah tes urine massal untuk seluruh ASN, P3K, hingga tenaga non-ASN di Kabupaten Batubara.

“Kalau Bupati sungguh-sungguh dalam program 100 hari kerjanya, maka bersih-bersih birokrasi dari narkoba bukan hanya slogan. Jangan sampai kita malah bersih-bersih ASN karena banyak yang harus direhabilitasi,” ungkap Helmi. Ia juga menegaskan bahwa pembersihan birokrasi ini bukan hanya urusan internal pemerintah daerah, tetapi juga menyangkut martabat pemerintah di mata publik. Jika satu pejabat saja berani mengonsumsi narkoba, maka bisa jadi yang lainnya juga sedang menunggu giliran untuk ketahuan.
 

Pentingnya Langkah Preventif dan Rehabilitasi untuk ASN
 

Kejadian ini juga menyoroti pentingnya langkah preventif dan rehabilitasi dalam upaya pemberantasan narkoba di kalangan ASN. Sebagai bagian dari aparat pemerintahan yang seharusnya memberi contoh baik bagi masyarakat, oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini telah merusak citra pemerintah. Hal ini bisa berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi.

Helmi Syam Damanik mengingatkan bahwa untuk mencegah kejadian serupa, Pemkab Batubara perlu memperhatikan bukan hanya sisi penegakan hukum tetapi juga rehabilitasi bagi para ASN yang terjerat narkoba. “Kami berharap kejadian ini menjadi momentum untuk bersih-bersih menyeluruh di Kabupaten Batubara. Jika narkoba sudah merasuk ke meja birokrasi, maka kepercayaan publik tinggal menunggu waktu untuk runtuh total,” ujar Helmi dengan tegas.
 

Penegakan Hukum dan Perlunya Edukasi kepada ASN
}

Sementara itu, pihak Satresnarkoba Polres Asahan yang melakukan penangkapan terhadap oknum ASN tersebut juga membenarkan bahwa hasil tes urine menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif mengonsumsi narkoba. Namun, pihak kepolisian menyebutkan bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu dalam penggeledahan yang dilakukan. Menanggapi hal ini, Helmi Damanik menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap oknum ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, Helmi juga mengusulkan agar Pemkab Batubara lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada seluruh ASN terkait bahaya narkoba, serta pentingnya menjaga integritas sebagai aparatur negara. Menurutnya, sistem yang longgar dalam pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku ASN juga harus menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah daerah.

“Ini bukan hanya soal oknum lagi. Ini soal sistem yang terlalu nyaman hingga tak sadar sedang digerogoti dari dalam. Jika satu pejabat saja berani mengonsumsi narkoba, bagaimana dengan pejabat lainnya?” tambah Helmi dengan serius. Ia juga mengingatkan bahwa masalah narkoba di kalangan ASN bukan hanya merusak citra pemerintah daerah, tetapi juga mengancam kesehatan dan moralitas masyarakat yang dipimpin oleh pejabat tersebut.
 

Rehabilitasi bagi Oknum ASN yang Terlibat
 

Menyikapi hasil tes urine yang positif narkoba, pihak Satresnarkoba Polres Asahan juga mengonfirmasi bahwa oknum ASN tersebut akan segera menjalani proses rehabilitasi di Panti Amanah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan pihak kepolisian juga memperhatikan aspek rehabilitasi, bukan hanya hukuman semata. Langkah rehabilitasi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi oknum yang terlibat untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif.

Helmi Syam Damanik berharap langkah ini akan diikuti oleh tindakan preventif lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, ia mengingatkan bahwa upaya pembersihan birokrasi harus dimulai dari kebijakan yang tegas dan transparan, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tetap terjaga.