JAKARTA - Penguatan kerja sama internasional di sektor kehutanan terus menjadi fokus pemerintah Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Organisasi Kerja Sama Hutan Asia (AFoCO) kini mendorong kolaborasi strategis untuk mempercepat pengembangan proyek karbon, rehabilitasi lahan, serta pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial.
Kerja sama ini menjadi bagian dari langkah diplomasi hijau Indonesia yang semakin diperkuat melalui hubungan bilateral dengan Republik Korea Selatan. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa sinergi tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
“Pertemuan Kemenhut-AFoCO merupakan upaya diplomasi hijau dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Republik Korea Selatan,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
“Khususnya dalam mendorong kerja sama strategis di sektor kehutanan, termasuk organisasi kerja sama internasional yang berkantor pusat di Korea,” ujar dia menambahkan.
Pertemuan Strategis Buka Peluang Proyek Karbon
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan pertemuan antara Menhut Raja Juli Antoni dan Direktur Eksekutif AFoCO Park Chongho di Seoul, Korea Selatan. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas berbagai peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan ke depan.
AFoCO menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif Indonesia sebagai anggota sejak 2019. Keanggotaan ini dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan posisi sektor kehutanan Indonesia di tingkat regional. Selain itu, Indonesia juga dianggap berhasil memanfaatkan forum ini sebagai sarana untuk mengampanyekan pembangunan kehutanan berkelanjutan.
Menurut Raja Antoni, Direktur Park menekankan peluang besar kerja sama ke depan, khususnya dalam pengembangan proyek karbon (carbon project) di Indonesia. Potensi tersebut mencakup berbagai kawasan, mulai dari perhutanan sosial, taman nasional, hingga area konsesi yang membutuhkan dukungan dalam penyiapan proyek serta dokumen sertifikasi karbon.
Pendanaan Internasional Dorong Rehabilitasi dan Agroforestri
Dalam kerja sama ini, aspek pendanaan menjadi salah satu fokus utama. AFoCO saat ini tengah mengembangkan skema pendanaan campuran (blended finance) untuk mendukung kegiatan rehabilitasi lahan terdegradasi. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga dapat diklaim sebagai bagian dari proyek karbon.
“Selain itu, AFoCO saat ini tengah mengembangkan skema pendanaan campuran (blended finance) untuk mendukung kegiatan penanaman kembali lahan terdegradasi yang dapat diklaim sebagai proyek karbon,” katanya.
Lebih lanjut, AFoCO juga telah memperoleh status sebagai entitas terakreditasi pada Green Climate Fund. Hal ini membuka peluang yang lebih luas bagi Indonesia untuk mengakses pendanaan internasional dalam mendukung proyek kehutanan berkelanjutan.
Selain itu, organisasi tersebut juga mendapatkan dukungan pendanaan dari Rabobank untuk pengembangan proyek agroforestry carbon di kawasan Asia Pasifik. Skema ini diharapkan dapat diimplementasikan di Indonesia, mengingat besarnya potensi hutan tropis yang dimiliki.
Komitmen Indonesia Perkuat Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam pengembangan AFoCO. Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan tropis terluas di Asia yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem global.
“Kemenhut berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan AFoCO dalam mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan proyek karbon yang memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat,” ujar dia.
Sebagai langkah konkret, Kemenhut mengusulkan penguatan kelembagaan melalui penempatan Utusan Tetap (Permanent Representative) di kantor pusat AFoCO. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi serta memperkuat komunikasi antar lembaga dalam menjalankan program kerja sama.
Selain itu, Indonesia juga mengundang AFoCO untuk terlibat dalam pengelolaan Hutan Adat seluas 1,4 juta hektare yang ditargetkan akan dikelola dalam lima tahun ke depan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat dalam menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Kementerian Kehutanan juga mengundang AFoCO untuk mendukung pengelolaan Hutan Adat seluas 1,4 juta hektare yang telah ditargetkan untuk dikelola dalam lima tahun ke depan,” kata Raja Antoni.
Pemberdayaan Masyarakat Jadi Fokus Utama Kolaborasi
Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Dukungan AFoCO diharapkan dapat membantu masyarakat yang terlibat dalam perhutanan sosial, terutama dalam mengatasi tantangan akses pendanaan awal serta kebutuhan pendampingan teknis.
Program perhutanan sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan berbagai kendala yang selama ini dihadapi, seperti keterbatasan modal dan kurangnya kapasitas teknis, dapat diatasi secara bertahap. Sinergi antara pemerintah dan organisasi internasional menjadi kunci untuk menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan inklusif.
Melalui kerja sama yang semakin erat antara Kemenhut dan AFoCO, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pengembangan proyek karbon sekaligus memperkuat perhutanan sosial. Upaya ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan.
