JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya penipuan yang berkedok pendaftaran bantuan sosial (bansos) di media sosial. Penipuan tersebut biasanya dilakukan dengan menyebarkan tautan (link) yang mengaku membuka pendaftaran bagi calon penerima bansos, padahal sebenarnya itu adalah modus penipuan.

Menanggapi hal ini, Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa pihak Kementerian Sosial (Kemensos) tidak pernah membuka pendaftaran bansos secara sembarangan atau melalui link-link yang beredar di media sosial. Semua bantuan sosial yang disalurkan oleh Kemensos melalui prosedur yang jelas dan melalui proses asesmen yang teliti untuk memastikan siapa saja yang berhak menerima manfaat tersebut.
 

Penipuan dengan Modus Pendaftaran Bansos
 

Penipuan yang berkedok pendaftaran bansos ini memang marak beredar di berbagai platform media sosial. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan menyebarkan link yang mengaku sebagai formulir pendaftaran untuk bantuan sosial. Pada kenyataannya, link tersebut akan mengarahkan korban untuk mengisi data pribadi atau bahkan meminta sejumlah uang dengan janji bantuan sosial akan segera diterima.

Menurut Syaifullah Yusuf, masyarakat perlu menyadari bahwa semua bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemensos, baik itu untuk keluarga miskin, anak yatim, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya, hanya dapat diperoleh setelah melalui verifikasi dan asesmen yang ketat. Proses ini dilakukan dengan melibatkan pihak pemerintah daerah setempat untuk memastikan bahwa yang menerima adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

"Bantuan sosial tidak diberikan secara sembarangan, melainkan berdasarkan data yang ada di kementerian serta hasil asesmen yang dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa segala bentuk pendaftaran bansos yang disebar melalui link di media sosial adalah penipuan," lanjut Mensos.
 

Proses Seleksi Penerima Bansos yang Teliti
 

Mensos Syaifullah Yusuf menjelaskan lebih lanjut bahwa proses seleksi penerima bantuan sosial tidak hanya dilakukan oleh Kemensos, tetapi juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga sosial lainnya yang memiliki data terkini tentang kondisi masyarakat. Proses asesmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit akibat berbagai faktor.

"Penerima bansos ditentukan melalui data yang akurat dan asesmen yang melibatkan pemerintah daerah. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan data yang valid mengenai siapa yang layak menerima bantuan ini. Jadi, bansos tidak akan diberikan hanya berdasarkan permintaan atau pendaftaran secara online," jelas Mensos.

Lebih lanjut, Mensos mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan memverifikasi setiap informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan bantuan sosial. Kemensos juga mendorong masyarakat untuk melaporkan jika menemukan link atau informasi yang mencurigakan terkait pendaftaran bansos.
 

Pemerintah Terus Berupaya Mengawasi Proses Penyaluran Bansos
 

Pemerintah, melalui Kemensos, terus berupaya untuk meminimalisir segala bentuk penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Untuk itu, berbagai langkah pengawasan dan edukasi juga dilakukan oleh pihak kementerian agar masyarakat lebih memahami bagaimana proses pemberian bantuan sosial yang sebenarnya.

Selain itu, Kemensos juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial, dan pihak kepolisian untuk memberantas praktek penipuan yang berkaitan dengan bantuan sosial ini.

"Kami terus mengawasi dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian, untuk memberantas oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan. Kami juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tidak mudah terjebak dengan iming-iming bansos melalui link atau informasi yang tidak jelas asal-usulnya," tambah Mensos.
 

Masyarakat Diimbau Untuk Melapor
 

Mensos juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke pihak berwenang atau langsung ke Kemensos jika menemukan adanya penipuan atau informasi yang mencurigakan terkait dengan pendaftaran bantuan sosial. Laporan ini sangat penting agar tindakan tegas dapat segera diambil terhadap pelaku penipuan yang merugikan masyarakat.

"Jika masyarakat menemukan adanya penipuan yang berkedok pendaftaran bansos, kami minta agar segera melapor. Kami akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum-oknum tersebut," tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, Kemensos juga akan terus memperbarui dan memperbaiki sistem informasi serta akses pendaftaran bansos yang lebih transparan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
 

Solusi dan Langkah ke Depan
 

Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa untuk menghindari kebingungannya masyarakat, Kemensos kini sedang berupaya untuk lebih mempermudah akses bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai bantuan sosial. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyediakan saluran komunikasi yang lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat secara langsung.

Selain itu, Kemensos juga telah bekerja sama dengan pihak media massa dan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi yang sah mengenai bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.