JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memberikan dukungan penuh kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang saat ini tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDI Perjuangan menilai bahwa kasus hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto bukan sekadar permasalahan individu, tetapi merupakan bagian dari upaya politik yang dijalankan untuk menyerang dan melemahkan partai politik terbesar di Indonesia itu.
Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, dalam sebuah jumpa pers yang digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Ronny menegaskan bahwa partainya tetap memberikan dukungan penuh kepada Hasto Kristiyanto dalam menghadapi proses hukum yang tengah berjalan dan akan segera memasuki tahap persidangan pada hari Jumat, 14 Maret 2025.
Dukungan Penuh terhadap Hasto Kristiyanto
Ronny Talapessy dalam pernyataan resminya menekankan, "Partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK dan akan segera masuk tahap persidangan pada hari Jumat, 14 Maret 2025." Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen partai untuk mendampingi Hasto dalam setiap langkah hukum yang dihadapinya, meskipun banyak pihak yang memandang kasus ini sebagai bagian dari politik tertentu.
Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saat ini menghadapi dakwaan terkait dugaan kasus korupsi. Kasus ini menjadi sorotan utama, mengingat kedudukan Hasto yang cukup strategis dalam struktur partai dan pemerintahannya. Namun, PDI Perjuangan berpendapat bahwa proses hukum yang tengah dijalani Hasto bukan hanya masalah hukum, melainkan juga perjuangan politik yang lebih besar.
Kasus Hasto Kristiyanto: Serangan Politik terhadap Demokrasi Indonesia
Ronny Talapessy lebih lanjut mengungkapkan bahwa partainya melihat kasus ini sebagai bagian dari upaya pembajakan terhadap penegakan hukum demi kepentingan politik tertentu. Ia menambahkan, “Proses hukum yang sedang dijalani Hasto bukan hanya terkait perkara individu, tetapi sebagai bagian dari perjuangan politik untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.”
Menurut Ronny, banyak pihak yang berusaha menggunakan kasus ini untuk menyerang kredibilitas PDI Perjuangan sebagai partai politik yang mendominasi peta politik Indonesia saat ini. Hasto, yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam PDI Perjuangan, dianggap menjadi sasaran dalam upaya untuk melemahkan posisi partai di kancah politik nasional.
Selain itu, Ronny juga mengungkapkan keyakinannya bahwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) telah terjadi selama proses hukum terhadap Hasto. Ia menilai bahwa penyimpangan prosedur hukum semakin memperkuat keyakinan partai bahwa ini merupakan rekayasa hukum yang sengaja dirancang untuk mendiskreditkan Hasto dan partainya.
“Kami menemukan sejumlah pelanggaran prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses hukum yang menimpa Hasto,” ujar Ronny dengan tegas. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran PDI Perjuangan terkait dengan cara hukum yang digunakan dalam menghadapi Hasto.
Penyimpangan Prosedur Hukum yang Ditemukan oleh PDIP
PDI Perjuangan menilai adanya tahapan hukum yang dipaksakan dalam proses ini, yang menurut mereka semakin menunjukkan bahwa ada upaya untuk memanipulasi jalannya proses hukum demi kepentingan politik. Ronny Talapessy menambahkan bahwa penyimpangan dalam prosedur hukum ini semakin memperkuat dugaan bahwa Hasto adalah korban dari rekayasa hukum.
“Kami mengajak semua pihak untuk turut mengawal proses yang sedang berjalan saat ini, dan secara terbuka, akan diuji pada rangkaian persidangan yang dimulai pada Jumat, 14 Maret 2025 nanti,” tegas Ronny. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak hanya mendukung Hasto secara moral, tetapi juga berkomitmen untuk memantau dan mengawal jalannya persidangan dengan harapan agar proses hukum ini berlangsung secara transparan dan adil.
Kasus Hasto Kristiyanto: Isu Pemberantasan Korupsi yang Kontroversial
Kasus Hasto Kristiyanto menjadi salah satu dari serangkaian kasus hukum yang melibatkan tokoh politik besar di Indonesia. Di tengah upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di semua lini, tuduhan yang dialamatkan kepada Hasto menambah kontroversi terkait dengan bagaimana penegakan hukum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Hasto sendiri sudah beberapa kali mencoba melawan tuduhan ini melalui jalur hukum, termasuk dalam persidangan praperadilan yang sebelumnya gagal. Namun, partai tetap memberikan dukungan penuh kepadanya dan berpendapat bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses hukum ini merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan dan demokrasi.
Harapan Partai untuk Proses Hukum yang Adil
PDI Perjuangan berharap bahwa proses hukum yang dihadapi oleh Hasto Kristiyanto bisa berjalan dengan adil dan transparan, serta menghindari segala bentuk rekayasa hukum yang dapat merugikan pihak manapun. Ronny Talapessy menekankan pentingnya untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa keadilan bisa ditegakkan tanpa adanya intervensi politik.
“Kami berharap agar proses hukum ini tidak dipengaruhi oleh faktor politik, dan agar keadilan benar-benar ditegakkan bagi Hasto dan semua pihak yang terlibat,” ujar Ronny.
Sebagai bagian dari upaya menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses ini, PDI Perjuangan juga berencana untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk mengawasi dan memastikan bahwa jalannya persidangan akan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Selain itu, mereka juga berharap agar isu ini tidak dipolitisasi lebih jauh, sehingga dapat memberikan pelajaran bagi penegakan hukum di Indonesia.
