JAKARTA - Maluku Utara kembali menjadi sorotan setelah kasus dugaan penjualan bahan mentah yang mengandung bijih nikel kembali mencuat. Tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara terus menggali informasi mendalam terkait penjualan besar-besaran ini yang melibatkan perusahaan tambang PT WKM.

Dalam proses pengusutan yang sedang berlangsung, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pejabat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Kehutanan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Langkah ini diambil untuk mengumpulkan data serta informasi guna memperkuat penelusuran fakta dari sisi hukum.

Proses Penyidikan Mendalam

Direktur Reskrimum Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Edy Wahyu Susilo, menegaskan bahwa penyelidikan kasus ini masih berada pada tahap awal. "Proses penyelidikan tentu membutuhkan investigasi mendalam agar semuanya menjadi jelas dengan data yang konkret," ujarnya dalam keterangan pada Senin, 10 Maret 2025. Penyelidikan yang intensif ini diharapkan dapat membongkar lebih jauh terkait alur penjualan nikel dan pihak-pihak yang berkaitan.

Kasus ini terkuak ketika diketahui bahwa sebanyak 90 ribu metrik ton nickel ore diduga dijual oleh PT WKM. Bahan baku tersebut merupakan milik PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT), yang sebelumnya siap produksi namun mendadak akses produksinya dialihkan kepada PT WKM menyusul pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Desakan untuk Mempercepat Penyelidikan

Praktisi hukum di wilayah ini pun turut angkat bicara. Abdullah Ismail, seorang pakar hukum yang dikenal vokal, mendesak pihak kepolisian untuk bertindak lebih cepat dalam menangani kasus ini. “Kami meminta Polda Maluku Utara, khususnya Ditreskrimum, untuk serius menangani kasus ini tanpa pengecualian,” tegasnya. Tuntutan ini menggema di tengah masyarakat yang menantikan ketegasan hukum dan transparansi dari semua pihak terkait.

Tantangan terkait Izin dan Pengelolaan Reklamasi

Kasus ini tidak hanya memicu diskusi tentang integritas dalam manajemen sumber daya alam tetapi juga menyingkap masalah terkait dana jaminan reklamasi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas ESDM, telah menegaskan komitmennya dengan menetapkan dana jaminan reklamasi senilai Rp13,45 miliar pada tahun 2018. Hal ini sesuai dengan surat Nomor 340/5c./2018 tentang Penetapan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi 2018-2022. Namun sayangnya, PT WKM hanya tercatat sekali melaksanakan penyetoran, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp124,12 juta.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran terkait keberlangsungan dan tanggungjawab perusahaan dalam menjalankan operasinya di wilayah yang sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam tersebut. Transparansi dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan reklamasi menjadi perhatian publik, mengingat dampak yang mungkin timbul bagi lingkungan dan komunitas lokal.

Langkah Selanjutnya

Ditreskrimum Polda Maluku Utara akan melanjutkan upayanya dalam proses penegakan hukum dengan memanggil lebih banyak saksi dan mengumpulkan data pendukung yang diperlukan. Kombes Pol. Edy Wahyu Susilo mengatakan pihaknya tidak akan berhenti di sini dan akan terus membuka jalan menuju penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

Seiring berjalannya waktu, diharapkan penyelidikan ini bisa menemukan titik terang dan pelanggaran hukum yang dituduhkan dapat terungkap secara menyeluruh. Publik, khususnya masyarakat Maluku Utara, menanti hasil investigasi yang diharapkan bisa menegakkan supremasi hukum serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan akuntabilitas tinggi.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan intensif dan regulasi yang jelas dalam manajemen sumber daya alam, serta peran penting pemerintah dan hukum dalam menjamin kesejahteraan generasi mendatang dengan memastikan kelestarian lingkungan. Sementara itu, masyarakat Maluku Utara dan seluruh negeri berharap agar keadilan dapat ditegakkan dalam kasus yang menjadi ujian besar bagi penegakan hukum di Indonesia ini.