JAKARTA - Dalam dunia yang semakin menghadapi tekanan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, peran negara-negara kepulauan menjadi semakin vital.
Lautan yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan identitas bangsa kini menghadapi ancaman besar yang tidak bisa dihadapi secara sendiri-sendiri.
Di ajang Bali Ocean Days 2026, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan menegaskan pentingnya aksi kolektif antar negara kepulauan untuk menjaga dan mengelola laut secara bertanggung jawab demi masa depan yang berkelanjutan.
Lautan: Identitas dan Masa Depan Negara Kepulauan
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian laut yang merupakan warisan sekaligus sumber kehidupan masyarakatnya. Didit menekankan bahwa laut bukan hanya bagian dari peradaban bangsa, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam sejarah dan masa depan yang harus dilindungi bersama.
“Lautan kita memanggil aksi kolektif kita untuk menyelamatkan dan mengelolanya secara bertanggung jawab. Saya pikir Indonesia dan negara kepulauan terbesar di dunia harus menegaskan kembali komitmen terhadap ekonomi biru yang berkelanjutan,” jelas Didit.
Tantangan yang dihadapi oleh lautan sangat serius, mulai dari pemanasan air laut yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang, peningkatan pengasaman yang mengancam kehidupan laut, keruntuhan stok ikan, hingga polusi laut yang terus bertambah. Semua ini mengancam tidak hanya ekosistem, tapi juga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.
Program Prioritas Ekonomi Biru Indonesia
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merumuskan lima program prioritas yang sejalan dengan tema dialog Bali Ocean Days 2026, “Navigating Solutions for a Regenerative Ocean Future.” Program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem laut yang sehat dan produktif secara berkelanjutan.
Pertama, Indonesia berkomitmen memperluas kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 persen dari total wilayah perairan nasional pada tahun 2045. Langkah ini penting untuk menjaga habitat alami laut dan meningkatkan keanekaragaman hayati.
Kedua, penerapan perikanan yang bertanggung jawab menjadi fokus utama agar eksploitasi sumber daya laut tidak melebihi kapasitas regenerasi alam. Ini akan menjaga keberlanjutan stok ikan dan mendukung kesejahteraan nelayan.
Ketiga, promosi budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi tekanan pada perikanan tangkap dan membantu mengembangkan industri perikanan yang lebih modern.
Keempat, penguatan pengawasan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sangat penting mengingat wilayah ini rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim.
Kelima, pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sampah plastik laut yang menjadi ancaman serius bagi kelangsungan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat pesisir.
“Langkah-langkah ini kami lakukan untuk melindungi ekosistem laut sekaligus mendorong produktivitas penciptaan nilai dan pertumbuhan inklusif bagi masyarakat pesisir,” tegas Didit.
Sinergi Semua Pihak untuk Kelestarian Laut
Didit menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi biru tidak bisa dicapai tanpa sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi kunci utama untuk mempercepat transisi menuju pengelolaan laut yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh dukungan dan kemitraan kuat untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan investasi. Bersama-sama, kita dapat memulihkan lautan dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua,” ungkapnya.
Pariwisata Berbasis Laut: Potensi dan Tantangan
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan bahwa menjaga kesehatan dan ketangguhan ekosistem laut sangat penting untuk mendukung pariwisata bahari yang berkelanjutan. Industri berbasis laut harus kompetitif sekaligus menjaga kelestarian kawasan pesisir.
Menurut Ni Luh, ekonomi biru adalah penggunaan sumber daya laut secara bertanggung jawab yang mampu menghasilkan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.
“Pada tahun 2024, lebih dari 2.000 desa pesisir dari sekitar 12.000 yang ada di Indonesia mengembangkan pariwisata bahari. Ini menunjukkan potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.
Ekonomi laut Indonesia yang menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS menjadi bukti nyata pentingnya pengembangan sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Dukungan Negara Kepulauan Lain dalam Menghadapi Krisis Laut
Seruan Indonesia untuk aksi kolektif disambut positif oleh negara-negara kepulauan lain yang menghadiri forum tersebut. Mereka berbagi pengalaman tentang bagaimana menghadapi dampak kenaikan muka air laut, kerusakan pesisir, dan tekanan pada sumber daya laut.
Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji, Alitia Bainivalu, Menteri Perikanan Papua Nugini, Jelta Wong, dan Utusan Khusus Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito, sepakat bahwa negara kepulauan memiliki posisi paling rentan namun juga berkepentingan besar untuk mendorong perubahan global dalam pengelolaan laut.
Negara Kepulauan: Garda Terdepan Pengelolaan Laut
Negara-negara kepulauan adalah yang paling terdampak perubahan iklim dan degradasi laut, sehingga mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pelopor dalam pelestarian laut.
Ancaman seperti kenaikan muka air laut dan kerusakan ekosistem pesisir menuntut negara-negara tersebut untuk berinovasi dan meningkatkan kapasitas pengelolaan lautnya. Namun, mereka juga membutuhkan dukungan dari komunitas internasional melalui transfer teknologi, pengetahuan, dan investasi.
Semangat kolektif yang dibangun melalui dialog ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menghadapi tantangan global dan menciptakan laut yang sehat untuk generasi mendatang.
