JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mematok target yang cukup ambisius untuk wilayah Aceh.
Sebelum bulan Ramadan 2026, AHY berkomitmen untuk memastikan kondisi infrastruktur di Provinsi Aceh mengalami perbaikan yang signifikan.
Hal ini disampaikan AHY dalam acara “Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi”, yang diadakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta.
Dalam acara tersebut, AHY menyampaikan harapannya agar masyarakat Aceh, khususnya yang terdampak oleh bencana akhir tahun 2025, bisa merasakan peningkatan kondisi kehidupan sehari-hari mereka sebelum datangnya bulan Ramadan.
"Mudah-mudahan sebelum bulan suci Ramadan, masyarakat, saudara-saudara kita bisa lebih baik kondisinya, kehidupan sehari-harinya," ujar AHY dalam pernyataannya.
Meningkatkan Kondisi Aceh Pascabencana
Target pemerintah untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di Aceh tidak lepas dari dampak bencana yang melanda Sumatera pada akhir November 2025.
Kejadian bencana tersebut menambah tantangan besar bagi wilayah Aceh yang sebelumnya sudah membutuhkan perhatian terkait infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
Namun, AHY menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan masyarakat tidak berada dalam kondisi yang terlalu sulit dalam waktu yang lama.
Penanganan pascabencana menjadi salah satu agenda utama pemerintah, dan AHY menambahkan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk membantu korban bencana dengan cara yang lebih konkret, antara lain dengan membangun hunian sementara (huntara) di wilayah yang terdampak, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Menurut AHY, huntara yang dibangun untuk masyarakat yang kehilangan tempat tinggal kini telah mulai ditempati, memberikan secercah harapan bagi masyarakat yang terdampak.
Monitoring Terus Dilakukan di Wilayah Terdampak Bencana
Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab langsung, AHY menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan pengecekan lapangan secara langsung di Aceh Tamiang. Hasilnya, kondisi di sana sudah jauh membaik dibandingkan dengan beberapa waktu lalu.
"Tiga hari yang lalu, saya baru kembali setelah beberapa kali melakukan pengecekan langsung ke lapangan di Aceh Tamiang. Kondisinya sudah lebih baik daripada kondisi-kondisi awal," ungkap AHY.
Namun, meski situasi sudah membaik, AHY menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur dan fasilitas di wilayah bencana masih terus dilakukan. Rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan terus menjadi prioritas.
Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berkomitmen untuk mengawal proses tersebut agar berjalan dengan lancar, efisien, dan tepat waktu.
Pembangunan Infrastruktur Prioritas Menuju Ramadan
Menjelang bulan Ramadan, AHY menyatakan bahwa ada sejumlah prioritas yang harus dipenuhi untuk memastikan masyarakat Aceh dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan.
Salah satunya adalah pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolasi akibat bencana, serta perbaikan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
"Sebelum Ramadan, saya berharap sudah ada perbaikan yang sangat signifikan di berbagai titik yang membutuhkan sentuhan infrastruktur. Termasuk juga jalan-jalan yang terisolasi akibat bencana, agar masyarakat bisa lebih mudah beraktivitas dan mendapatkan akses yang lebih baik," ujar AHY.
Dalam Town Hall Meeting yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait tersebut, AHY menekankan bahwa percepatan pembangunan dan reintegrasi sosial ekonomi menjadi bagian penting dalam pemulihan pascabencana.
AHY menjelaskan bahwa jika infrastruktur dasar bisa dipulihkan lebih cepat, maka kegiatan ekonomi masyarakat juga akan berangsur normal. Untuk itu, kementerian yang dipimpinnya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses pemulihan tersebut.
Keberpihakan Pemerintah kepada Masyarakat Aceh
AHY juga menekankan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Aceh dan seluruh wilayah yang terdampak bencana sangat jelas, melalui program-program yang langsung menjawab kebutuhan dasar mereka.
Pembangunan huntara untuk masyarakat yang kehilangan rumah menjadi salah satu bukti nyata komitmen pemerintah dalam membantu korban bencana. Program-program lainnya seperti penyediaan fasilitas kesehatan, akses pendidikan, dan perbaikan jaringan transportasi juga tidak luput dari perhatian pemerintah.
Dengan adanya komitmen yang kuat untuk memperbaiki kondisi infrastruktur Aceh sebelum bulan Ramadan 2026, AHY berharap masyarakat dapat merasakan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan mereka.
Selain itu, tujuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa masyarakat Aceh tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga memiliki akses yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Pentingnya Sinergi dalam Pemulihan Infrastruktur
Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai instansi terkait, dalam memastikan keberhasilan program pembangunan infrastruktur di Aceh.
Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan berbagai pihak lain diminta untuk terus berkoordinasi agar hasil yang dicapai dapat optimal.
"Penting bagi kami untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga langsung menyentuh daerah-daerah yang membutuhkan. Kami terus bekerja bersama pemerintah daerah untuk mempercepat proses ini," ujar AHY.
Harapan untuk Perbaikan yang Terus Berlanjut
Sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka panjang, AHY mengungkapkan bahwa meskipun target perbaikan infrastruktur di Aceh sebelum bulan Ramadan 2026 menjadi prioritas utama, namun program pemulihan akan terus berlanjut.
"Ini bukan akhir dari segala sesuatunya. Setelah Ramadan, kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa kondisi di Aceh benar-benar pulih dan membaik, tidak hanya dalam infrastruktur, tetapi juga dalam kualitas kehidupan masyarakatnya," kata AHY.
Pemerintah pusat, kata AHY, akan terus mendorong pendekatan berbasis komunitas dan memastikan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal ini penting agar proses pemulihan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga dalam hal kesejahteraan sosial masyarakat yang terdampak bencana.
