JAKARTA - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), memiliki akses listrik yang merata. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memimpin upaya besar untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, dengan menargetkan 100% elektrifikasi pada 2029. 

Salah satu solusi utama untuk mencapainya adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang dipandang sebagai alternatif terbaik untuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional.

Arah Baru Pemerataan Energi Melalui PLTS

Program penyebaran PLTS menjadi strategi andalan untuk mengatasi kesenjangan energi di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh sistem kelistrikan nasional. Dalam menghadapi tantangan geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau kecil, PLTS menawarkan solusi praktis dan ramah lingkungan. 

Bahlil Lahadalia, yang merupakan Menteri ESDM, menjelaskan, "Saya kebetulan lahir di Pulau Banda, Maluku. Wilayahnya 80% laut dan sudah tidak ada minyak tanah. Kapal juga susah datang. Saya tahu betul betapa sulitnya mengakses energi di daerah-daerah seperti itu. Oleh karena itu, program PLTS ini sangat penting untuk memberikan akses listrik yang merata."

Sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan akses listrik, Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi PLTS sebagai pilihan energi yang paling cocok untuk wilayah yang jauh dari jangkauan jaringan listrik PLN. 

Hal ini sesuai dengan semangat untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100% pada 2029, yang mencakup seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Peran Strategis PLTS dalam Mencapai Elektrifikasi 100%

Rasio elektrifikasi nasional yang tercatat mencapai 99,83% pada Triwulan I-2025 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah berhasil mendapatkan akses listrik. Namun, masih ada sejumlah daerah di pulau-pulau kecil dan terpencil yang belum terjangkau oleh pasokan listrik. 

Di sinilah PLTS memainkan peran penting. Berbeda dengan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil, PLTS tidak membutuhkan infrastruktur distribusi yang rumit, sehingga dapat dengan mudah diterapkan di wilayah-wilayah terpencil. 

Selain itu, PLTS juga lebih ramah lingkungan karena mengandalkan energi matahari, yang melimpah di Indonesia.

Bahlil menekankan bahwa program PLTS ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga tentang memberikan keadilan sosial bagi masyarakat di daerah-daerah yang selama ini terisolasi. 

"Kita ingin seluruh wilayah Indonesia bisa menikmati listrik, dari Sabang sampai Merauke, tanpa ada yang tertinggal," ujar Bahlil.

Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)

Selain PLTS, pemerintah juga melanjutkan program Listrik Desa (Lisdes) untuk meningkatkan penyediaan listrik di daerah yang belum teraliri listrik. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan penambahan sebanyak 22.179 pelanggan di 372 lokasi di seluruh Indonesia melalui program ini. 

Listrik Desa menjadi salah satu solusi untuk menjangkau wilayah pedesaan dan wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN.

Sementara itu, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) juga mengalami peningkatan target yang signifikan. Awalnya, pemerintah menargetkan 250 ribu rumah tangga, namun dengan masukan dari Komisi XII DPR, target tersebut dinaikkan menjadi 500 ribu rumah tangga pada tahun 2026. 

Program BPBL bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memasang sambungan listrik baru dengan biaya yang lebih terjangkau.

Kolaborasi dengan DPR dan Masyarakat

Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, DPR, serta masyarakat. Menteri Bahlil mengungkapkan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam memastikan bahwa program-program ini tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Kami meminta dukungan dari teman-teman di DPR untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Semua daerah harus kebagian," katanya.

Di sisi lain, keberhasilan penyebaran PLTS juga membutuhkan kerjasama yang erat dengan perusahaan-perusahaan penyedia energi dan pihak swasta lainnya. PLTS dapat menjadi peluang bisnis yang menarik bagi sektor swasta yang memiliki keahlian dalam teknologi energi terbarukan. 

Dengan melibatkan sektor swasta, diharapkan pengembangan dan distribusi PLTS dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Meningkatkan Kemandirian Energi dengan PLTS

Pengembangan PLTS di daerah 3T tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga untuk meningkatkan kemandirian energi masyarakat setempat.

Dengan adanya pembangkit listrik tenaga surya, masyarakat di daerah-daerah terpencil dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap bahan bakar fosil, yang selama ini menjadi pilihan utama di wilayah-wilayah sulit terjangkau. 

Selain itu, PLTS juga memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan sumber daya yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti pertanian dan usaha mikro.

PLTS dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penerangan rumah tangga hingga mendukung kegiatan produktif seperti usaha kecil, rumah sakit, dan sekolah.

Pemerintah berharap dengan adanya distribusi PLTS, masyarakat di daerah 3T bisa memiliki peluang yang sama dengan masyarakat di kota-kota besar dalam mengakses layanan dasar seperti listrik.

Target Pemerintah hingga 2029: Menyentuh Setiap Rumah Tangga di Indonesia

Ke depan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia optimistis bahwa target 100% elektrifikasi nasional pada 2029 dapat tercapai, dengan PLTS sebagai salah satu solusi utama.

"Kita ingin memastikan tidak ada lagi daerah yang tertinggal, terutama di pulau-pulau kecil. Kami akan bekerja keras untuk mencapainya," ujar Bahlil.

Dengan adanya kebijakan yang proaktif, ditambah dengan peran serta sektor swasta, Pemerintah Indonesia yakin bahwa rasio elektrifikasi 100% bukan lagi impian, tetapi sebuah kenyataan yang akan terwujud dalam beberapa tahun mendatang.