JAKARTA - Di tengah dinamika ekonomi global yang terus bergerak cepat, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan fundamental ekonomi nasional.
Fluktuasi nilai tukar dinilai tidak bisa dihadapi dengan langkah sesaat, melainkan membutuhkan kebijakan yang terukur, konsisten, dan saling terintegrasi antarsektor. Pemerintah pun menempatkan penguatan fondasi ekonomi sebagai pijakan utama agar rupiah tetap terjaga di tengah tekanan global.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk nilai tukar rupiah. Pemerintah memastikan setiap kebijakan ekonomi disusun secara sinergis agar saling memperkuat dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Koordinasi Tim Ekonomi Jadi Penopang Kebijakan Terpadu
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah secara rutin melakukan koordinasi antarpemangku kebijakan ekonomi. Tim ekonomi nasional yang terlibat meliputi Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Danantara. Koordinasi ini dilakukan untuk menyelaraskan berbagai kebijakan yang saling berkaitan.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
"Yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita memastikan bahwa fundamental ekonomi kita itu kuat. Kemudian sektor-sektor riil bagaimana didorong untuk itu tumbuh dan berkembang," ujar Prasetyo.
Menurutnya, kekuatan fundamental ekonomi menjadi benteng utama dalam menghadapi gejolak global, termasuk tekanan terhadap nilai tukar. Oleh karena itu, kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terus diarahkan agar berjalan seiring dan saling mendukung.
Pertemuan Kabinet Fokus Sinkronisasi, Bukan Rupiah Semata
Prasetyo juga meluruskan bahwa pertemuan antara Presiden dan para pemimpin ekonomi di Kabinet Merah Putih yang digelar di Jakarta, Rabu (21/1), tidak secara khusus membahas pelemahan atau pergerakan nilai tukar rupiah yang sempat mendekati angka Rp17 ribu per dolar AS.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut lebih difokuskan pada laporan dan koordinasi kebijakan masing-masing kementerian dan lembaga. Sinkronisasi kebijakan dinilai penting agar setiap langkah yang diambil tidak saling bertabrakan, melainkan memperkuat satu sama lain.
Dengan koordinasi yang terjaga, pemerintah optimistis mampu mempertahankan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang. Menurut Prasetyo, dinamika ekonomi memang tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal, namun fondasi yang kuat akan membuat ekonomi nasional lebih tahan terhadap guncangan.
"Kalau kita bicara ekonomi, maka sebuah kebijakan di satu kementerian atau lembaga itu akan saling berkaitan dengan yang lainnya. Jadi itu rutin saja," terangnya.
Percepatan Belanja Negara Jadi Stimulus Awal Tahun
Selain penguatan fundamental ekonomi, pemerintah juga menaruh perhatian pada optimalisasi belanja negara, khususnya di awal tahun anggaran. Prasetyo menyampaikan bahwa percepatan dan efektivitas belanja pemerintah menjadi salah satu topik yang dibahas dalam koordinasi tim ekonomi.
Pemerintah menilai bahwa belanja negara yang tepat sasaran dan tepat waktu dapat berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Langkah ini diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat sektor riil, serta menopang stabilitas makroekonomi secara keseluruhan, termasuk nilai tukar rupiah.
"Di awal tahun, seperti biasa, government spending kita juga kemarin salah satu yang dibahas karena kita menghendaki di awal tahun belanja pemerintah juga sudah bisa optimum. Karena ini bagian dari salah satu stimulus ekonomi," imbuh Prasetyo.
Melalui belanja pemerintah yang optimal, pemerintah berharap perputaran ekonomi dapat berjalan lebih cepat, sehingga daya tahan ekonomi nasional semakin kuat menghadapi ketidakpastian global.
Pergerakan Rupiah dan Sentimen Global
Di tengah upaya penguatan fundamental ekonomi tersebut, pergerakan nilai tukar rupiah menunjukkan sinyal positif. Pada penutupan perdagangan di Jakarta, Kamis, rupiah tercatat menguat 40 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.896 per dolar AS, dari posisi sebelumnya Rp16.936 per dolar AS.
Penguatan rupiah ini tidak terlepas dari faktor eksternal, salah satunya sentimen global yang berkembang. Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan kurs rupiah dipengaruhi oleh sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai melunak terkait isu Greenland.
“Pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa AS tidak akan mengenakan tarif terkait Greenland setelah mencapai ‘kerangka kerja untuk kesepakatan masa depan’ dengan pihak-pihak terkait. Ia juga mencatat bahwa AS akan terlibat dalam hak mineral Greenland,” kata Josua.
Sentimen tersebut dinilai memberi ruang bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, untuk bergerak menguat. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak bergantung semata pada faktor eksternal, melainkan terus memperkuat fondasi ekonomi domestik.
Optimisme Jaga Stabilitas di Tengah Ketidakpastian
Pemerintah menyadari bahwa dinamika global masih akan terus memengaruhi pergerakan ekonomi nasional. Namun, melalui koordinasi kebijakan yang solid, penguatan sektor riil, serta optimalisasi belanja negara, pemerintah optimistis stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah dapat terus dijaga.
Penguatan fundamental ekonomi dipandang sebagai strategi jangka panjang yang tidak hanya berfungsi menjaga rupiah, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global dengan lebih percaya diri dan berkelanjutan.
