JAKARTA - Pemulihan konektivitas infrastruktur menjadi kunci utama dalam memastikan roda perekonomian dan distribusi kebutuhan pokok kembali bergerak setelah bencana melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Dalam konteks ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa seluruh jalur logistik utama di Pulau Sumatra kini telah kembali berfungsi dan tidak ada lagi wilayah yang terputus total dari akses jalan nasional.
Kementerian PU memastikan konektivitas jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah pulih sepenuhnya sejak 15 Januari 2026. Kepastian tersebut menjadi tonggak penting dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
Jalur Nasional Kembali Fungsional di Tiga Provinsi
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pemulihan akses jalan dan jembatan nasional merupakan hasil kerja cepat balai-balai teknis di daerah sejak hari pertama bencana terjadi. Fokus utama Kementerian PU pada fase awal penanganan adalah memastikan jalur utama dapat segera dilalui untuk mendukung arus logistik.
“Alhamdulillah, per hari ini sudah tidak ada lagi daerah yang benar-benar terisolasi. Seluruh jembatan nasional yang terdampak kini telah fungsional kembali, sehingga konektivitas antarwilayah utama di Sumatera telah tersambung,” ujar Dody.
Ia menegaskan, pulihnya jalur nasional tersebut sangat krusial untuk menjamin kelancaran distribusi bahan pangan, bahan bakar minyak (BBM), dan gas elpiji (LPG) ke wilayah terdampak maupun daerah penyangga.
Alat Berat Dikerahkan Sejak Hari Pertama Bencana
Untuk mempercepat penanganan darurat, Kementerian PU mengerahkan sumber daya secara maksimal. Dody menjelaskan bahwa sebanyak 1.854 unit alat berat dan 467 sarana pendukung telah disalurkan ke tiga provinsi terdampak bencana tersebut.
Mobilisasi alat berat ini difokuskan pada pembersihan material longsor, perbaikan badan jalan, serta pemulihan struktur jembatan yang terdampak. Setelah jalur logistik utama dinyatakan pulih, fokus pekerjaan mulai diarahkan ke pembukaan akses menuju wilayah yang lebih kecil.
“Setelah jalur utama pulih, fokus pengerjaan kini digeser untuk membuka akses ke tingkat kecamatan dan desa-desa yang masih terhambat,” jelas Dody.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, dapat kembali terhubung dengan pusat pelayanan dan distribusi logistik.
Pembersihan Masih Berlangsung di Ratusan Titik
Meski jalur utama telah kembali fungsional, Kementerian PU mencatat masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penanganan lanjutan. Hingga saat ini, pembersihan dan perbaikan infrastruktur masih berlangsung di 105 lokasi kawasan bencana.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 lokasi telah selesai ditangani, sementara 63 lokasi masih dalam proses pengerjaan, dan 2 lokasi lainnya berada dalam tahap persiapan. Pekerjaan ini meliputi pembersihan puing, normalisasi badan jalan, hingga perbaikan struktur pendukung.
Dody menekankan bahwa pembaruan data kerusakan terus dilakukan seiring dengan terbukanya akses ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan penanganan dilakukan secara tepat sasaran.
Pemulihan Fasilitas Publik dan Layanan Kesehatan
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Kementerian PU juga mulai menyentuh pemulihan fasilitas publik yang terdampak bencana. Salah satu fokusnya adalah memastikan layanan kesehatan masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Sebanyak dua puskesmas di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tenggara dijadwalkan akan segera menjalani proses pembersihan dan relokasi. Langkah ini diambil untuk memulihkan akses layanan kesehatan bagi warga yang terdampak langsung bencana.
Upaya pemulihan fasilitas publik ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung penanganan dampak sosial pascabencana.
Huntara Disiapkan untuk Pengungsi dan Koordinasi Diperkuat
Dalam penanganan pengungsi, Kementerian PU telah menyiapkan sebanyak 1.209 unit hunian sementara (huntara) yang tersebar di berbagai wilayah terdampak. Huntara ini disiapkan agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal memiliki hunian yang lebih layak selama proses pemulihan berlangsung.
Dody menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat, melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian dan lembaga terkait, TNI/Polri, serta pemerintah daerah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kita upayakan hadir secepat mungkin di setiap titik bencana. Pendataan terus berjalan dan penanganan akan dilakukan secara bertahap untuk mendukung mobilitas masyarakat kembali normal,” pungkas Dody.
Dengan pulihnya jalur logistik utama dan berjalannya penanganan lanjutan di wilayah terdampak, Kementerian PU berharap proses pemulihan pascabencana di Sumatra dapat berlangsung lebih cepat, terukur, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
