JAKARTA - Kota Padang saat ini menghadapi tantangan serius terkait lalu lintas dan mobilitas akibat perkembangan kawasan yang pesat pascagempa besar. Pertumbuhan perumahan dan perpindahan pusat pemerintahan ke wilayah baru menyebabkan Jalan Bypass II Padang mengalami kepadatan lalu lintas di luar fungsi awalnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan masyarakat yang berbagi jalur dengan truk angkutan logistik, penataan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.
Melalui peran aktif Kementerian Pekerjaan Umum (PU), penataan infrastruktur, termasuk pelebaran jalan, pembangunan jalan alternatif, dan peningkatan akses ke terminal, menjadi sorotan utama. Tujuan utamanya adalah menciptakan konektivitas yang lebih efisien serta mengurai kemacetan yang kerap terjadi di titik-titik padat kendaraan, terutama di simpang-simpang bersinyal di sepanjang Jalan Bypass.
Respons Pemerintah Kota terhadap Lonjakan Mobilitas
- Baca Juga Tips Menabung Emas yang Aman dan Cuan
Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, menjelaskan bahwa lonjakan arus lalu lintas terjadi sejak bencana gempa 2009. Kala itu, banyak kantor pemerintahan direlokasi ke area yang semula merupakan kawasan resapan air. Akibat perubahan tata guna lahan menjadi pemukiman, tidak hanya terjadi peningkatan lalu lintas, tetapi juga peningkatan risiko banjir.
“Jalan Bypass ini mengkoneksikan Pelabuhan Teluk Bayur dengan Jalan Lintas Sumatera. Dulunya hanya diperuntukkan untuk angkutan, namun kini bercampur antara truk dan kendaraan masyarakat umum,” ujar Fadly.
Ia menyarankan agar dilakukan pelebaran jalan serta pembangunan jalan alternatif melalui Jalan Balimbing, yang dinilai memiliki potensi besar karena lahannya masih kosong dan belum padat pemukiman.
Usulan Tambahan untuk Penanggulangan Banjir
Selain soal transportasi, Fadly juga mengusulkan pembangunan beberapa titik embung di daerah yang kini telah berubah fungsi menjadi kawasan hunian. Hal ini penting guna menangani banjir secara menyeluruh di wilayah Sumatera Barat.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) V telah melaksanakan proyek normalisasi Sungai Batang Gandis dengan anggaran sebesar Rp110 miliar. Output dari proyek ini mencakup 3,2 km normalisasi sungai, yang memberikan dampak positif terhadap lahan seluas 457 hektare.
Akses Menuju Terminal Anak Air Masih Belum Optimal
Permasalahan lain yang disoroti dalam penataan infrastruktur Padang adalah sempitnya akses jalan menuju Terminal Anak Air. Akses yang tidak memadai ini menyebabkan banyak bus kesulitan untuk masuk ke terminal. Menurut laporan Dinas Perhubungan, meskipun razia telah dilakukan, banyak sopir mengeluhkan kondisi jalan masuk yang tidak layak.
Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) BPJN Sumatera Barat, Yulia Ramadhani, mengonfirmasi bahwa terminal tersebut sudah masuk ke Rencana Strategis (Renstra). Bahkan, dana sebesar Rp30 miliar sudah sempat dialokasikan pada 2019. Sayangnya, proyek tidak bisa berjalan karena lahan yang dibutuhkan belum siap.
Proyek Bypass Capacity Expansion Belum Terealisasi Sepenuhnya
Yulia juga menjelaskan bahwa proyek pelebaran jalan dan pembangunan flyover belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Rencana besar dalam Padang Bypass Capacity Expansion Project meliputi 27 km jalan dan 9 jembatan, ditambah dua flyover serta empat persimpangan utama.
Hingga saat ini, hanya proyek jalan sepanjang 27 km dan 9 jembatan yang telah memenuhi kriteria kesiapan pelaksanaan (readiness criteria). Sementara flyover masih belum dapat direalisasikan karena dokumen dan kesiapan pendukung lainnya belum lengkap. Padahal, total anggaran yang disiapkan untuk proyek besar ini mencapai Rp440 miliar.
Pandangan Strategis dari Kementerian PU
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmoro, menegaskan bahwa perubahan tata guna lahan saat ini telah membuat konsep awal proyek menjadi kurang relevan. Oleh sebab itu, solusi jangka panjang seperti pembangunan outer ring road atau jalan lingkar luar harus segera dipertimbangkan.
“Pelebaran atau flyover ini hanya menunggu waktu saja untuk penuh, jadi outer ring harus dilakukan,” ungkap Triono. Menurutnya, penanganan jalan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh sekaligus karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, perlu ada pemetaan segmen prioritas yang dikoordinasikan bersama Pemerintah Kota Padang dan balai jalan.
Langkah Kolaboratif Menuju Perubahan Nyata
Penataan infrastruktur di Padang kini bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi dan kesiapan lahan menjadi kunci utama agar rencana pembangunan yang telah dirancang dapat terealisasi tepat waktu dan tepat guna.
Melalui pendekatan yang menyeluruh mulai dari normalisasi sungai, penanganan banjir, pelebaran jalan, hingga pembangunan jalan alternatif dan terminal diharapkan kualitas hidup masyarakat Padang akan meningkat, mobilitas lancar, serta kegiatan logistik dan ekonomi daerah semakin efisien.
Menatap Masa Depan Infrastruktur Padang
Transformasi infrastruktur Kota Padang memang membutuhkan waktu, perencanaan matang, dan eksekusi yang terarah. Namun, apabila seluruh pihak mampu bekerja sama dalam satu arah, bukan tidak mungkin Padang akan menjadi kota yang bukan hanya bebas macet dan banjir, tetapi juga menjadi simpul konektivitas yang kuat di wilayah barat Sumatera.
Pelebaran jalan, pembangunan jalur alternatif, peningkatan akses terminal, hingga pengendalian banjir adalah langkah penting untuk menyiapkan Padang menghadapi masa depan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis.