LIPUTANFINANSIAL.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Kementerian Keuangan masih meninjau rotasi dan pelantikan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai yang dilakukan pada masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa. Proses itu kini menunggu masukan dari seluruh unit eselon I sebelum langkah lanjutan ditetapkan.
Suahasil menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan masih mendiskusikan proses beserta aktivitas yang sudah dijalankan, termasuk penunjukan pejabat di lingkungan kementerian. Pembahasan itu belum tuntas karena pelantikan yang dilakukan sebelumnya berlangsung dalam beberapa format berbeda.
Menunggu Masukan Seluruh Eselon I
Hingga kini, otoritas fiskal masih menanti masukan dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Masukan itu menjadi dasar sebelum langkah lanjutan terkait rotasi dan pelantikan ratusan pegawai ditentukan.
Suahasil menjelaskan, penunjukan pejabat di lingkungan Kemenkeu semestinya mengikuti jenjang dan dilakukan bersama-sama antarsatuan kerja. Sejumlah posisi membutuhkan koordinasi lintas unit eselon I, sehingga prosesnya tidak bisa diputuskan sepihak.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” kata Suahasil kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Jabatan yang Butuh Koordinasi Lintas Unit
Rotasi di DJP dan DJBC menyentuh ratusan pegawai, termasuk sejumlah posisi strategis. Kedua direktorat jenderal itu memegang peran langsung dalam penerimaan negara, mulai dari pajak hingga bea masuk dan cukai.
Karena itu, penempatan pejabat di kedua instansi tidak sekadar urusan administrasi kepegawaian. Ada jabatan yang menuntut keselarasan kerja dengan unit lain di Kemenkeu, misalnya saat menyusun target penerimaan atau mengeksekusi kebijakan fiskal.
Suahasil tidak menyebut tenggat kapan keputusan akhir soal rotasi dan pelantikan itu diambil. Ia hanya menegaskan bahwa seluruh proses masih dalam tahap peninjauan internal.
Dampak ke Wajib Pajak dan Pelaku Usaha
Bagi wajib pajak dan pelaku usaha, kepastian soal siapa yang duduk di kursi pejabat DJP dan DJBC cukup berarti. Kedua institusi itu menjadi pintu utama dalam layanan perpajakan, pemeriksaan, hingga pengawasan barang impor dan ekspor.
Perombakan pejabat yang berlarut bisa memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan di lapangan. Namun, peninjauan yang hati-hati juga dibutuhkan agar penempatan pejabat sesuai kebutuhan tiap unit kerja.
Yang jelas, Kemenkeu memilih menuntaskan pembahasan internal lebih dulu sebelum mengumumkan langkah berikutnya. Arah kebijakan penerimaan negara tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap penunjukan.