JAKARTA — Pemerintah berencana menanggung honorarium bagi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam kurun waktu dua tahun. Melalui estimasi sekitar 30.000 manajer, total anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran gaji tersebut diperkirakan menyerap dana sebesar Rp3,6 triliun.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, memproyeksikan kebutuhan dana operasional penggajian bagi sekitar 30.000 manajer KDMP selama periode dua tahun berada di kisaran Rp2 triliun hingga Rp3,6 triliun, dengan kalkulasi besaran gaji berkisar antara Rp4 juta sampai Rp5 juta setiap bulannya.
“Kalau menggunakan asumsi Rp4 juta sampai Rp5 juta per bulan, totalnya sekitar Rp2 triliun sampai Rp3,6 triliun,” ujar Yusuf, Jumat (11/9/2026).
Menurut Yusuf, nominal tersebut tergolong kecil apabila disandingkan dengan total keseluruhan belanja nasional yang mencapai ribuan triliun rupiah. Kendati demikian, tekanan fiskal yang ditimbulkan oleh program KDMP tidak sekadar bersumber dari alokasi pembayaran gaji pengelola saja.
Pemerintah dipandang perlu memperhitungkan secara matang skema pembiayaan lewat Himbara yang menyentuh angka puluhan triliun, pemanfaatan pos anggaran eksisting termasuk sebagian Dana Desa, serta kewajiban pelunasan cicilan pinjaman yang segera jatuh tempo.
Guna menyikapi hal tersebut, klaim bahwa inisiatif ini bebas dari penambahan defisit perlu dicermati secara lebih komprehensif, sebab pemanfaatan ulang anggaran yang telah ada secara otomatis mengindikasikan adanya pergeseran alokasi sumber daya publik.
Lebih lanjut, Yusuf berpandangan bahwa target agar KDMP sanggup berdiri secara mandiri pasca dua tahun berjalan tergolong sangat optimis.
Pasalnya, eksistensi jangka panjang sebuah koperasi mutlak memerlukan ketersediaan modal kerja, rantai pasokan yang stabil, tingkat permintaan pasar yang memadai, serta tata kelola keuangan yang akuntabel.
Terlebih lagi, sebagian besar KDMP masih berstatus sebagai unit bisnis baru yang belum mengantongi rekam jejak operasional yang matang.
Apabila perolehan laba dari aktivitas distribusi LPG, pupuk, beras, serta berbagai komoditas kebutuhan harian belum mampu menutupi pos pengeluaran operasional, besaran gaji, ataupun cicilan utang, maka potensi pengalihan beban tersebut kepada negara terbuka lebar.
Tatkala situasi itu terjadi, beban fiskal sejatinya tidak benar-benar lenyap, melainkan bergeser kembali ke pos Dana Desa, sektor perbankan, atau berubah menjadi kewajiban yang harus ditanggung pemerintah.
Durasi dua tahun pun dinilai terlampau singkat untuk menguji ketahanan model bisnis puluhan ribu koperasi yang beroperasi di tengah karakteristik pasar serta kapasitas sumber daya manusia yang sangat bervariasi.
Di sisi lain, Yusuf melihat bahwa KDMP menyimpan peluang strategis untuk menekan angka kebocoran subsidi, manakala proses distribusi komoditas seperti LPG 3 kilogram, pupuk, maupun beras bersubsidi benar-benar disalurkan melalui titik-titik pangkalan di tingkat desa dengan tingkat akurasi data penerima serta pengawasan berbasis digital yang mumpuni.
Kendati demikian, KDMP dituntut untuk berfungsi sebagai agregator yang benar-benar efisien. Jika tidak tercapai, mata rantai distribusi konvensional dikhawatirkan hanya sekadar berganti aktor tanpa memberikan dampak efisiensi yang berarti.
Tipisnya margin keuntungan dari pendistribusian barang bersubsidi menuntut terciptanya efisiensi distribusi serta skala volume usaha yang tinggi manakala masa subsidi gaji dari negara resmi berakhir.
Yusuf menegaskan bahwa pencapaian penghematan subsidi baru dapat dikategorikan sebagai keberhasilan nyata apabila penurunan tingkat kebocoran dapat terukur secara valid, unit-unit bisnis mampu mencetak surplus tanpa memerlukan suntikan modal tambahan, serta potensi risiko kredit macet tidak kembali membebani APBN maupun pos Dana Desa.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pihak pemerintah telah mengkalkulasi secara saksama kewajiban pembiayaan gaji manajer KDMP untuk kurun waktu dua tahun dan memandang besaran beban tersebut tidak memberikan dampak masif terhadap kesehatan keuangan negara.
Selepas periode tenggat waktu tersebut, pemerintah mematok target agar KDMP telah memiliki kemandirian finansial yang ditopang oleh profitabilitas operasional, termasuk keuntungan dari lini bisnis distribusi barang bersubsidi.
“Penggajian manajer Kopdes sampai dua tahun ditanggung negara, ada hitungannya, nggak besar-besar amat,” kata Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, mengonfirmasi bahwa tahapan penugasan serta penempatan manajer KDMP masih bergulir secara konsisten mengikuti agenda resmi pemerintah.
“Sabar, sabar. Enggak ada kendala. Itu sesuai on schedule,” kata Farida saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Sebagai catatan, gelombang seleksi, pembekalan pelatihan, hingga uji sertifikasi kompetensi telah diikuti oleh sebanyak 29.830 kandidat calon manajer.
Berdasarkan pemantauan dari laman resmi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 1 September 2026 WIB, tercatat sebanyak 83.379 unit KDKMP telah resmi didirikan.
Walau demikian, progres kesiapan pembangunan fisik fasilitas gedung serta gerai pelayanan masih belum rampung sepenuhnya. Rekapitulasi data Simkopdes mencatat total 38.479 bidang lahan yang diajukan, dengan perincian sebanyak 2.390 bidang lahan masih dalam proses verifikasi dan 36.089 bidang lahan telah dinyatakan terverifikasi.
Dari keseluruhan lahan yang tersedia, sebanyak 22.851 unit telah menuntaskan pembangunan konstruksi fisik gedung maupun gerai secara utuh mencapai 100%.
Di sisi lain, sebanyak 12.641 unit masih berada dalam tahap pengerjaan konstruksi, sementara 597 unit tercatat belum melaksanakan pembangunan fisik bangunan gerai sama sekali.