JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) melangsungkan pemutakhiran data penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG). Sebanyak 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah dicoret dari daftar penerima manfaat MBG.
Kepala BGN, Sudaryono membeberkan, mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan tersebut merupakan sekolah swasta bertaraf internasional hingga sekolah yang dibekali kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” kata Sudaryono, dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Sudaryono mengutarakan, pemutakhiran sasaran tersebut dieksekusi BGN melalui kerja sama bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama guna memperoleh data satuan pendidikan secara lebih menyeluruh.
Menurut pemaparannya, pendataan tersebut menjangkau lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia yang terdiri dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari kuantitas tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah memperoleh layanan MBG. Sementara itu, masih ada kisaran 240.000 satuan pendidikan lainnya yang belum menerima program MBG dan bakal masuk dalam tahapan perluasan jangkauan layanan.
“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” ujar dia.
Menurut pandangannya, pemutakhiran data penerima manfaat MBG ini ditempuh guna memastikan perluasan MBG dijalankan secara terukur. Ia berharap, penyaluran layanan tidak sebatas memperhatikan jumlah satuan pendidikan yang mesti dilayani, melainkan turut memperhitungkan skala prioritas dan dinamika kondisi tiap-tiap wilayah.
Sudaryono mengaku, BGN menghimpun banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan MBG. Sudaryono memastikan setiap pengajuan permohonan tersebut bakal ditindaklanjuti.
Pihak BGN bakal menggelar proses investigasi dan pemetaan sebelum layanan disalurkan sesuai dengan tahapan yang telah dirancang.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” kata dia.