JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli optimistis bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan dapat rampung pada Oktober 2026 dan menyelesaikan sejumlah permasalahan ketenagakerjaan yang ada saat ini, seperti pengupahan.
Yassierli menyampaikan bahwa proses pembahasan beleid tersebut terus berlangsung di DPR RI, sementara pemerintah secara bersamaan terus mengkaji substansi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan untuk kemudian dibahas kembali dengan Dewan.
“Tentu pada fase-fase ini kami sangat terbuka dengan masukan apalagi dari teman-teman serikat buruh, serikat pekerja, termasuk juga pengusaha. Kami punya semangat maju industrinya, sejahtera pekerjanya,” kata Yassierli usai menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026).
Lebih lanjut, dia menyebut terus mengedepankan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta partisipasi bermakna dalam penyusunan RUU ini.
Menurut Yassierli, dinamika pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sejauh ini terbilang kondusif, tecermin dari aspirasi masyarakat dan buruh yang disebutnya mulai terjadi kristalisasi.
“Dari Apindo [Asosiasi Pengusaha Indonesia] juga. Saya optimistis kami bisa, tentu nantinya DPR sebagai inisiator, kami bisa menghasilkan undang-undang yang lebih baik, insyaallah,” ujarnya.
Ketika ditanya perihal substansi RUU Pelindungan Ketenagakerjaaan yang menjadi perhatian khusus pemerintah, Yassierli menyampaikan bahwa hal tersebut akan disampaikan kemudian hari.
Dia hanya mencontohkan terkait substansi pengupahan yang lazimnya menjadi polemik setiap tahun diharapkan rampung dengan adanya beleid ini sebagai aturan induk.
“Kalau kami bisa selesai dengan undang-undang, semoga akhir tahun polemik itu sudah tidak ada lagi, begitu, ya. Insyaallah ini kan kami target undang-undangnya selesai Oktober,” ujar Yassierli.