JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyediakan dana senilai Rp350,2 miliar pada 2026 guna mengakselerasi pemulihan 113.292 UMKM terdampak bencana di Provinsi Aceh.
Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM M Makhrisyafrisal dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa bantuan tersebut dikucurkan tidak cuma demi merawat kembali kegiatan usaha yang kena dampak bencana, melainkan juga menguatkan kapasitas dan keberlanjutan bisnis supaya para pelaku UMKM dapat bangkit produktif.
“Kami tidak hanya memberikan bantuan untuk pemulihan sarana dan prasarana produksi, tetapi juga pendampingan agar usaha mereka dapat kembali produktif dan berkembang,” kata Makhrisyafrisal dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Pemulihan UMKM Terdampak Bencana di Provinsi Aceh yang digelar secara hybrid, Senin (7/9/2026).
Makhrisyafrisal menguraikan dari keseluruhan dana tersebut, sejumlah Rp340,63 miliar disalurkan lewat Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro yang ditujukan kepada 113.292 pengusaha mikro.
Masing-masing pelaku usaha mikro bakal menerima dana senilai Rp3 juta yang bisa dipergunakan guna menopang pemulihan operasional bisnis pascabencana.
Di samping kucuran dana tunai, Makhrisyafrisal memaparkan Kementerian UMKM turut menganggarkan Rp2,6 miliar demi pengadaan perlengkapan produksi.
Dana ini dikhususkan bagi renovasi satu rumah produksi bersama komoditas nilam yang kena imbas bencana, berikut pengadaan mesin distilasi serta mesin pembuat bata ringan.
Ia menerangkan bahwa Kementerian UMKM pun menyiapkan dana Rp4,81 miliar untuk agenda pemberdayaan yang menargetkan 5.312 pengusaha UMKM dan wirausaha.
Agenda ini mencakup pendampingan perolehan modal, peningkatan kapasitas wirausaha korban bencana, perluasan jangkauan pasar, hingga perancangan landing page atau situs web khusus UMKM Sumatera Bangkit Bersama sebagai wadah promosi dan perluasan pasar UMKM terdampak.
Uluran tangan lainnya disalurkan lewat Klinik UMKM Bangkit beranggaran Rp2,16 miliar. Sarana layanan ini nantinya beroperasi di lima wilayah, yakni Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, serta Kota Banda Aceh.
Klinik UMKM Bangkit menjadi pusat pelayanan dan pendampingan bagi para pengusaha UMKM terdampak agar bisa memperoleh informasi, ruang konsultasi, beserta fasilitasi yang diperlukan selama alur pemulihan bisnis.
Makhrisyafrisal mengimbau jajaran pemerintah daerah untuk mengenali, mendata, memverifikasi, serta mengajukan nama-nama pengusaha UMKM terdampak bencana guna mengantongi bantuan pemulihan tersebut.
“Data dan usulan dari pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada UMKM yang sesuai dengan kriteria dan kondisi di lapangan,” katanya pula.