JAKARTA — Pembenahan aspek penguatan daya tarik investasi dipandang sebagai salah satu poin esensial utama yang wajib diselesaikan oleh jajaran pemerintah manakala berkeinginan mengejar target pencapaian bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 30% pada kurun waktu tahun 2034 mendatang.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman mengemukakan bahwa pihak pemerintah perlu memberikan respons nyata terhadap berbagai kendala krusial yang selama ini masih menjadi momok serta perhatian utama bagi para pelaku usaha di sektor energi.
"Hal ini mulai dari proses perizinan, penyediaan lahan, insentif fiskal dan nonfiskal, hingga konsistensi kebijakan," jelasnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (5/9/2026).
Secara khusus menyoroti sektor kelistrikan, pelaksanaan proses lelang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala besar atau utility scale yang dihelat oleh PT PLN (Persero) lewat program masif PLTS 100 GWp perlu digenjot percepatannya agar proyek-proyek terkait mampu mencapai status commercial operation date (COD) pada awal ataupun pertengahan tahun 2027. Di samping itu, penetrasi pemanfaatan instrumen PLTS atap pun harus dioptimalkan.
Pada sisi yang lain, optimalisasi pemanfaatan limbah biomassa guna keperluan cofiring dinilai mampu berfungsi sebagai opsi tambahan sumber penggerak dalam mendongkrak kenaikan bauran EBT nasional.
Saleh turut mendorong agar pemerintah mempertimbangkan penerapan kebijakan Renewable Portfolio Standard yang ditujukan secara khusus bagi para produsen maupun konsumen besar energi fosil. Kebijakan semacam ini diyakini mampu merangsang peningkatan adopsi penggunaan energi terbarukan secara jauh lebih masif.
Melengkapi sektor kelistrikan, langkah akselerasi pemanfaatan bioetanol pun menuntut adanya perbaikan tatanan regulasi yang komprehensif. Salah satu variabel yang mendapat sorotan tajam ialah persoalan harga indeks pasar (HIP) bioetanol yang dipandang perlu dikalkulasikan secara lebih wajar dengan senantiasa mencermati fluktuasi dinamika mekanisme pasar yang berlaku.
Pemerintah juga dituntut mempercepat upaya pengembangan kapasitas produksi bioetanol di dalam negeri sehingga implementasi program transisi dari bensin E5 hingga E10 dapat berjalan beriringan dengan ketersediaan pasokan domestik yang memadai.
Di sisi lain, agenda percepatan transisi energi ini turut berkelindan erat dengan tantangan kompleks terkait pengelolaan pos subsidi negara, khususnya menyangkut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Saleh memaparkan bahwa pemerintah wajib merumuskan strategi pengendalian tingkat konsumsi secara taktis apabila opsi penyesuaian harga jual BBM menuju level keekonomian murni belum dapat dieksekusi dalam waktu dekat.
Upaya pengendalian tersebut wajib dijalankan secara tepat sasaran agar volume konsumsi BBM bersubsidi tidak terus-menerus mendera beban keuangan fiskal negara.
"Terkait dengan subsidi, khususnya BBM, maka jika tidak ada penyesuaian harga menuju harga keekonomian, opsi yang tersedia adalah pengendalian konsumsi yang tepat sasaran," katanya.
Saleh menilai bahwa percepatan pengembangan proyek PLTS serta peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati memegang peranan sebagai kunci utama guna mengerek angka bauran EBT sekaligus merealisasikan target strategis energi nasional pada tahun 2030.
"Kalau melihat update terkini bahwa capaian bauran EBT di triwulan II/2026 sebesar 17,30%, atau naik dari capaian 2025 yang sebesar 15,75%, artinya perlu ada effort lebih besar untuk mencapai target 21%—23% pada 2029," kata Saleh.
Kendati demikian, Saleh memandang bahwa peluang keberhasilan pencapaian target-target tersebut masih terbuka lebar. Program pengembangan kapasitas PLTS sebesar 100 GWp hingga tahun 2029 diproyeksikan sanggup bertindak sebagai salah satu instrumen pengungkit utama bauran EBT.
Menurut perhitungannya, manakala realisasi program pembangunan tersebut mampu menyentuh angka sekitar 30 GWp, ditambah dengan penerapan penggunaan bioetanol E5 pada tahun 2028, maka capaian bauran EBT pada tahun 2030 berpeluang besar menyentuh kisaran level 19% hingga 23%.
"Jika kami fokus di PLTS, dan B50 dan E5 hingga E10 maka target 2030 bisa dicapai bahkan lebih," ujarnya.