JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Pemprov DKI Jakarta tak perlu menerbitkan obligasi daerah lantaran memiliki kapasitas anggaran yang memadai. Ia pun menyarankan pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.
Ia mengimbau agar penerbitan obligasi dilakukan secara cermat. Pelajaran ini ia ambil dari pengalaman Brasil, ketika salah satu daerahnya gagal melunasi surat utang sehingga beban dialihkan ke pemerintah pusat dan memicu ketidakstabilan ekonomi. Hal serupa juga pernah dialami Argentina.
"Saya belum tahu daerah mana yang akan mengeluarkan, mungkin yang paling depan Jakarta katanya mau mengeluarkan. Tapi Jakarta tidak perlu juga ngeluarin bond, duitnya banyak," katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).
Sebagai opsi penanganan, ia menawarkan pemda untuk memakai fasilitas PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melalui skema pinjaman demi mendukung aneka proyek di daerah. Ke depannya, pembiayaan pinjaman daerah dapat dipotong langsung oleh pemerintah pusat via dana bagi hasil.
"Sehingga yang terjadi adalah uang ke daerah disalurkan tapi betul-betul jadi barangnya dan kami tahu PT SMI cukup profesional, dia menilai dengan teliti, dia profesional swastalah kira-kira, dengan teliti proyek-proyek yang mereka jalankan. Jadi kami harapkan dengan approach seperti itu daerah tidak kekurangan dana untuk membangun infrastruktur," jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menuturkan bahwa Jakarta berencana menerbitkan obligasi bernilai Rp5,6 triliun guna mendanai proyek LRT Manggarai-Dukuh Atas hingga pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.
Ia menjelaskan telah mengantongi izin dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk menerbitkan obligasi khusus DKI Jakarta. Di samping itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan International Finance Corporation World Bank yang disebut telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat.
"Tetapi secara prinsip Pemerintah DKI Jakarta enggak mungkin kami melangkah seperti ini tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Salah satu persetujuan prinsip yang kami dapatkan adalah dari Menko Perekonomian," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Penerbitan surat utang tersebut bakal dieksekusi bertahap pada 2027 dan 2028. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebutkan bahwa penambahan pagu untuk proyek LRT dimasukkan pada 2027.
"Kami perlu sampaikan usulan dari rencana Pemprov DKI Jakarta untuk penerbitan obligasi, itu kami pahami bersama, gitu ya, bahwa memang kami mengusulkan sekarang ini Rp5,6 T. Tapi untuk yang dimasukkan di dalam pagu tahun 2027, itu angkanya ditambah dengan LRT," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Ia menyampaikan bahwa untuk tahun 2028 akan ada pembahasan tersendiri. Pihaknya pun telah menggelar bimbingan guna meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola obligasi daerah.