JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasang target untuk menjadi provinsi pertama di Indonesia yang terbebas dari anak tidak sekolah (ATS) pada 2029 mendatang. Guna merealisasikan sasaran tersebut, upaya yang ditempuh di antaranya mendorong transformasi di lingkup pemerintahan, meliputi transformasi ASN, kelembagaan, sampai manajemen kinerja.
Sekda Jabar Herman Suryatman mengharapkan tahapan ini dapat menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi.
"Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS),” katanya dikutip Kamis (3/9/2026).
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mempercepat langkah pencegahan serta penanganan ATS. Langkah ini tidak lagi dianggap sekadar program kerja pemerintah, melainkan pemenuhan kebutuhan strategis untuk menjamin tiap anak di Jawa Barat mendapatkan hak dan peluang mengenyam pendidikan.
Menurut Herman, penanganan masalah ATS memerlukan pergerakan kolektif dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah mustahil berjalan sendiri, sehingga sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perangkat daerah, sektor pendidikan, hingga pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam menghadirkan intervensi yang tepat sasaran.
Herman turut menggarisbawahi krusialnya kualitas data sebagai basis perumusan kebijakan. Data terkait anak tidak sekolah wajib menyajikan kondisi riil di lapangan secara presisi, agar pemerintah dapat merumuskan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan riil setiap anak.
“Good data, good decision, good result" sebut Sekda Herman. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat dan pada akhirnya memberikan hasil yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.