JAKARTA — Pemerintah menargetkan penerapan biodiesel dengan campuran 60% bahan bakar nabati berbasis sawit atau B60 mulai 2027. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa target tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Untuk mewujudkan B60, pemerintah kini sedang mengonsolidasikan ketersediaan bahan baku di sektor hulu serta mempersiapkan infrastruktur pendukung di sisi hilir.
"Bapak Presiden sudah menyampaikan tahun depan sudah diimplementasikan B60. Berarti ini ketersediaan untuk sumber bahan bakunya juga harus kita konsolidasikan seperti apa ketersediaan CPO-nya," jelas Yuliot dalam acara IndoEBTKE ConEx 2026 di Jakarta pada Rabu (2/9/2026).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan bahwa pihaknya juga sedang berdiskusi bersama pemangku kepentingan guna mempercepat uji coba B60.
Berdasarkan penjelasan Eniya, salah satu alternatif komposisi B60 adalah memanfaatkan hydrotreated vegetable oil (HVO), meskipun opsi tersebut masih dikaji oleh para ahli.
"Para periset ini saya sedang mengimbau bagaimana kalau kita merealisasikan B60 apakah 50 ditambah 10 HVO. Ini [HVO] kan juga sudah diproduksi oleh Pertamina," ujar Eniya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pemanfaatan HVO masih menemui kendala dari segi harga, di mana banderolnya saat ini berkisar 1,5 kali hingga 2 kali lebih mahal daripada fatty acid methyl ester (FAME).
Walau sudah membidik B60 pada tahun depan, pemerintah tetap memprioritaskan pengawasan serta penyelesaian distribusi B50. Eniya menyebutkan bahwa penerapan B50 masih berada dalam fase transisi, dengan durasi waktu sekitar satu bulan yang diberikan pemerintah guna merampungkan mekanisme penyalurannya.
“Masih ada satu bulan lagi [masa transisi]. Kalau dari keseluruhan ada BU [Badan usaha] swasta juga, itu kira-kira 80%-an. Kalau dari Pertamina sudah hampir 90%,” ucap Eniya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (1/9/2026).
Sepanjang masa transisi berlangsung, pemerintah bakal meningkatkan kegiatan monitoring serta evaluasi agar distribusi B50 bisa berjalan tepat sasaran ke berbagai daerah di Indonesia.
“Kami lihat nanti sebulan lagi. Kami tetap melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasinya kita perbanyak karena kami ingin persiapkan B50 secara cermat,” pungkasnya.