JAKARTA - Jakarta Public Service (JPS) mengimbau agar telaah mengenai fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE) pada Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara, makin diperdalam supaya tidak menimbulkan permasalahan pada masa mendatang.
“Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan kajian mendalam sebelum fasilitas WTE dioperasikan, terutama terkait aspek lingkungan, teknologi, kesehatan masyarakat, serta pengelolaan residu hasil pengolahan sampah,” kata Direktur Eksekutif JPS M Syaiful Jihad di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Ia mengutarakan rekam jejak operasional sarana pengolahan sampah di RDF Rorotan dapat difungsikan sebagai bahan bahan perbaikan.
Dampak terhadap lingkungan beserta aduan warga yang timbul pada operasional RDF Plant Rorotan, kata dia, mengindikasikan dimensi mitigasi efek samping mesti dijadikan fokus utama semenjak alur perencanaan.
"Jangan sampai kami memiliki fasilitas pengolahan sampah, tetapi kemudian muncul persoalan baru di lingkungan sekitar. Karena itu, analisis mengenai dampak lingkungan harus benar-benar dilakukan secara komprehensif dan terbuka," ujar Syaiful.
Menurut penjelasannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya telah mengeksekusi sederet tindakan penanganan dampak lingkungan di RDF Plant Rorotan, di antaranya mengokohkan sistem kontrol emisi serta mengimbuhkan alat penangkal bau.
"Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga menyatakan pengangkutan menuju fasilitas tersebut menggunakan truk compactor tertutup untuk mengurangi potensi bau dan ceceran air lindi," tutur Syaiful.
Ia pun menilai pengalaman itu semestinya dimanfaatkan sebagai pembelajaran sewaktu menyiapkan ITF Sunter.
Ia juga menggarisbawahi telaah tidak sekadar berkutat pada kalkulasi daya tampung pengolahan dan produksi daya listrik, melainkan wajib memperhitungkan efek pada kualitas udara, air, tanah, alur lalu lintas armada sampah, hingga stabilitas sosial warga di seputar kawasan fasilitas.
ITF Sunter diketahui mengantongi daya olah hingga 2.200 ton sampah saban harinya berbekal teknologi WTE.
Fasilitas itu diproyeksikan sanggup mengubah sampah menjadi pasokan listrik sekaligus memangkas volume sampah secara signifikan.
"Pemprov DKI Jakarta menyebut kapasitas tersebut dapat mereduksi volume sampah lebih dari 80 persen dan menghasilkan listrik hingga 35 megawatt (MW). Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai Rp5,3 triliun," ungkap Syaiful.
Ia memaparkan lewat daya tampung 2.200 ton per hari, maka ITF Sunter secara teori sanggup menampung sekira 27-29 persen dari timbulan sampah Jakarta yang berada pada kisaran 7.700-8.000 ton saban harinya.
"Artinya, fasilitas tersebut berpotensi memberikan kontribusi cukup besar dalam mengurangi beban pengelolaan sampah, meski tidak dapat menjadi satu-satunya solusi," imbuh Syaiful.
Pembangunan WTE, lanjut dia, juga mesti beriringan dengan regulasi reduksi dan pemilahan sampah semenjak dari titik awal.
“Upaya pemerintah dalam mencari solusi terhadap persoalan sampah Jakarta perlu didukung,” tegas Syaiful.
Lebih jauh, ia menyebutkan agenda Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna merealisasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE) patut menuai dukungan, terlebih tonase sampah yang diproduksi di Jakarta masih amat masif.
“Kondisi ini membutuhkan penanganan di luar pola pembuangan ke tempat pemrosesan akhir,” kata Syaiful.
Merujuk pada data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, angka sampah Jakarta berada pada kisaran 7.700-8.000 ton saban harinya, sementara gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang telah menyentuh kisaran 55 juta ton.
Syaiful mengungkapkan situasi itu memperlihatkan perlunya sarana pengolahan sampah yang mampu memangkas kuantitas sampah sekaligus mencetak manfaat bernilai tambah.
"Upaya untuk mengatasi persoalan sampah di Jakarta tentu harus kami dukung. WTE bisa menjadi salah satu solusi karena sampah tidak hanya dibuang, tetapi juga diolah dan dimanfaatkan menjadi energi," ujar Syaiful.
Ia pun mengutarakan harapannya supaya agenda aktivasi kembali ITF Sunter dieksekusi mengedepankan asas kehati-hatian serta keterbukaan.
Pemprov DKI Jakarta, kata dia, patut melibatkan warga serta menjamin seluruh ambang batas lingkungan beserta pengendalian emisi telah terpenuhi sebelum sarana itu beroperasi penuh.
"WTE jangan sampai hanya menjadi proyek infrastruktur pengolahan sampah, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah Jakarta yang berkelanjutan," pungkas Syaiful.