JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima masukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto agar setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai gudang logistik beserta persediaan bantuan yang siap dipakai ketika bencana melanda.
Usulan itu disampaikan Suharyanto sewaktu rapat koordinasi penanggulangan dampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dipimpin Presiden Prabowo di posko pengungsian Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, Rabu.
Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Suharyanto mengemukakan bahwa ketersediaan logistik di tingkat daerah kerap menjadi kendala tatkala bencana gempa terjadi.
Menurut dia, gudang-gudang logistik BPBD di sejumlah daerah masih tidak berpenghuni sehingga pemerintah daerah mengalami hambatan saat hendak menyalurkan bantuan awal kepada warga terdampak.
"Ketika terjadi bencana kemarin, daerah ini tidak bisa berbuat karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong," kata Suharyanto.
Ia menuturkan bahwa bantuan kemasyarakatan Presiden ataupun tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp20 miliar bagi masing-masing delapan pemerintah kabupaten di NTT sangat membantu proses penanganan dampak bencana.
Kendati demikian, untuk mitigasi bencana di masa mendatang, Suharyanto menganjurkan agar setiap kabupaten dan kota memiliki cadangan logistik yang bisa langsung dimanfaatkan seketika bencana terjadi.
Dalam pandangannya, BNPB selaku instrumen pemerintah pusat memang mampu bergerak guna memperkuat penanganan bencana, tetapi lembaga tersebut memerlukan waktu untuk mengirimkan serta mendistribusikan logistik ke daerah terdampak.
"BNPB adalah alat Bapak Presiden. Kami tidak punya hubungan komando dengan BPBD," ujarnya.
Suharyanto menerangkan bahwa pemerintah daerah seharusnya mampu menyalurkan bantuan dasar kepada masyarakat pada fase darurat awal, seperti bahan makanan, selimut, tenda, serta matras, sebelum bantuan utama dari BNPB sampai di lokasi.
Ia menyarankan agar tiap pemerintah provinsi beserta pemerintah kabupaten/kota mempunyai gudang logistik secara mandiri agar bantuan darurat bisa langsung diserahkan kepada warga yang membutuhkan.
"Ketika ada apa-apa di saat awal, itu sudah bisa memberikan bantuan," katanya.
Berdasarkan pemaparan Suharyanto, anggaran untuk menyiapkan persediaan tersebut tidak harus bernilai masif; ia mencontohkan kisaran dana sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sembako, selimut, tenda, dan matras.
"Begitu ada apa-apa masyarakat terdampak bisa diberikan bantuan duluan sebelum BNPB datang," ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bakal mencatat serta mempertimbangkan gagasan itu dalam skala nasional.
"Baik, saya kira itu saran yang baik. Nanti kami catat," kata Prabowo.
Kepala Negara lantas menyampaikan bahwa pemerintah pusat siap membantu setiap provinsi agar memiliki fasilitas gudang serta ketersediaan pangan guna menghadapi potensi bencana, yang mana kebijakan serupa turut didorong bagi tingkat kabupaten.
"Saya pikir itu saran yang baik. Jadi kami hitung secara nasional saja, nanti kami bantu tiap provinsi, biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama dengan juga bupati," ujar Prabowo.
Presiden berpandangan bahwa jajaran pemerintah daerah semestinya memang sudah menyiapkan cadangan logistik guna mengantisipasi situasi darurat, namun bilamana langkah mandiri tersebut belum berjalan secara maksimal, pemerintah pusat siap turun tangan membantu mewujudkannya.
"Seharusnya, sebetulnya juga memang demikian. Para bupati, gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan. Tapi ya sudah, kalau mereka mungkin belum inisiatif, kami lakukan itu," kata Prabowo.