JAKARTA — Pemerintah dituntut lebih agresif dalam memburu cadangan dan tingkat produksi migas, sekaligus memperkuat pemanfaatan gas bumi demi menekan ketergantungan pada impor energi.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menyampaikan bahwa percepatan eksplorasi menjadi langkah kunci guna mendongkrak lifting migas nasional. Upaya ini mendesak dilakukan supaya pemenuhan kebutuhan minyak mentah, BBM, serta gas domestik tidak kian bergantung pada pasokan luar negeri.
"Ketahanan energi merupakan hal yang sangat penting, sehingga kami harus mempercepat, memperkuat eksplorasi untuk melakukan peningkatan dari lifting migas kami, agar kami bisa mengurangi impor minyak mentah dan BBM yang selama ini kami lakukan, termasuk juga memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri," katanya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (21/8/2026).
Menurut Eddy, penguatan pasokan gas di dalam negeri turut memegang peranan strategis dalam proses transisi energi. Gas bumi dinilai dapat menjadi opsi energi dengan tingkat emisi yang relatif lebih rendah jika dibandingkan sumber energi fosil lainnya.
Kondisi tersebut menjadikan pengembangan sektor hulu migas tetap memegang peran krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional, termasuk lewat penambahan cadangan dan produksi jangka panjang.
Kendati demikian, akselerasi kegiatan eksplorasi memerlukan iklim investasi yang lebih sehat. Eddy menilai sinergi antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebetulnya sudah berjalan baik, namun masih ada sejumlah kendala regulasi yang harus segera dituntaskan.
"Saya kira perlu ada perhatian terhadap masukan yang diberikan oleh asosiasi KKKS yang berada di bawah Indonesian Petroleum Association (IPA) yang menekankan pada 3 hal, yaitu penguatan terhadap kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan insentif fiskal," jelasnya.
Aspek kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta insentif fiskal menjadi elemen krusial untuk menjaga daya tarik investasi, terutama saat Indonesia harus menggenjot eksplorasi yang memiliki risiko tinggi dan kebutuhan modal raksasa.
Di sisi lain, Eddy memandang legalisasi dan pengembangan migas rakyat sanggup melengkapi strategi eksplorasi berskala besar. Kepastian hukum atas aktivitas tersebut dinilai berpotensi membuka lapangan kerja baru sekaligus memberi kontribusi bagi perekonomian daerah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai langkah SKK Migas yang memacu eksplorasi laut lepas sekaligus melegalkan sumur rakyat sudah berada di trek yang tepat.
Ia menjelaskan, eksplorasi laut diperlukan demi memperbesar cadangan energi jangka panjang, sedangkan pengelolaan sumur rakyat efektif membantu menopang target produksi nasional.
Selain memperluas cakupan eksplorasi, Komaidi menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dalam mempercepat tambahan produksi migas. Proses rentetannya, mulai dari penemuan cadangan hingga pengembangan lapangan, perlu dipangkas agar hasil eksplorasi bisa segera dimonetisasi.
Ia memberikan contoh pada proyek ENI North Ganal yang sanggup bergerak dari fase penemuan eksplorasi menuju persetujuan Plan of Development (PoD) I hanya dalam kurun waktu 10 bulan.
Menurutnya, pola akselerasi semacam itu patut diterapkan pada proyek-proyek migas lainnya supaya jarak jeda antara penemuan cadangan dan tahap produksi dapat diperpendek.
"Ketika POD-nya bisa dipercepat, nanti masa monetisasi atau eksploitasi atau produksinya juga bisa dipercepat. Kalau itu bisa dipercepat, ya semuanya akan untung," tutur Komaidi.
Pengembangan proyek laut dalam serta percepatan produksi mutlak membutuhkan dukungan teknologi, kemampuan finansial, hingga kesiapan sumber daya manusia.
Ia menambahkan, keterlibatan KKKS kelas dunia menjadi salah satu kunci penting dalam mengeksekusi proyek eksplorasi dengan tingkat kompleksitas tinggi.