JAKARTA - Kemensos menjalankan langkah pemadanan data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil penelusuran terhadap penerima bansos triwulan II beserta seluruh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK) menemukan 1.494.652 data KPM terindikasi keterlibatan transaksi judi online.
Dilihat dari susunan anggota keluarga di dalam KK, status anak menjadi kelompok terbanyak yang terindikasi transaksi judi online, yakni menembus lebih dari 1 juta data. Selanjutnya, tercatat 458 ribu data berstatus kepala keluarga, sekitar 40 ribu istri, serta lebih dari 23 ribu cucu yang terindikasi judi online. Selebihnya mencakup anggota keluarga dengan status lain, semisal menantu maupun mertua.
Sepanjang 2025, rata-rata nominal transaksi yang teridentifikasi menembus Rp1,9 juta. Nilai transaksi terendah berada di angka Rp5.000, sedangkan nominal tertinggi mencapai Rp2,68 miliar. Terkait temuan transaksi hingga Rp2,68 miliar tersebut, pihak Kemensos sedang melakukan penelusuran lebih mendalam.
Guna menjamin keakuratan data, Kemensos memberikan ruang bagi KPM terindikasi untuk menyampaikan klarifikasi lewat aplikasi SIKS-NG pendamping maupun operator desa/Dinsos. Terdapat dua opsi mekanisme yang dapat diambil. Pertama, KPM bisa menyampaikan sanggahan bilamana merasa tak pernah terlibat judi online, termasuk jika dicurigai identitasnya disalahgunakan pihak lain.
Kedua, KPM yang terbukti terlibat dapat menghentikan aktivitas judi online, menutup rekening terkait, lalu menyerahkan bukti penutupan rekening tersebut. Dari total 1,49 juta data yang terindikasi judi online, baru sekitar 44 ribu yang telah menyerahkan klarifikasi.
Prosedur sanggah dapat dipertimbangkan manakala terdapat rincian informasi data penerima manfaat yang terbukti tidak berkesesuaian dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai contoh, profil pekerjaan keluarga telah berganti tetapi catatan data belum diperbarui. Kasus lain meliputi perubahan informasi anggota keluarga, kondisi hunian, atau status sosial ekonomi yang tak lagi menggambarkan keadaan terkini.
Proses sanggah juga mesti dibedakan dari keinginan sekadar memperoleh bantuan. Apabila suatu keluarga berada pada klasifikasi desil tertentu dan datanya sudah akurat sesuai fakta, maka tidak ada dasar untuk melayangkan sanggahan cuma karena berhasrat turun ke desil lebih rendah.
Sebab, tidak ada jaminan posisi desil bakal langsung merosot dari misalnya desil 6 menjadi desil 4 seusai mengajukan sanggahan. Pemeringkatan kesejahteraan mengandalkan kalkulasi berbagai indikator sosial ekonomi. Kala terdapat pembaharuan informasi, data tersebut harus dihitung ulang sebelum posisi desil disesuaikan. Maka, sasaran utama prosedur sanggah adalah melaporkan ketidaksesuaian data, bukan meminta tingkat desil tertentu.
Cara Mengajukan Sanggah melalui Aplikasi Cek Bansos Masyarakat dapat memfungsikan aplikasi Cek Bansos untuk melaporkan data yang dinilai kurang tepat. Secara garis besar, tahapan pengajuannya meliputi:
Buka aplikasi Cek Bansos Kemensos.
Masuk menggunakan akun terdaftar.
Akses menu Sanggah.
Tentukan data yang hendak diajukan keberatannya.
Pahami rincian informasi yang ditampilkan.
Pilih alasan sanggahan sesuai realitas di lapangan.
Lengkapi rincian data yang diminta.
Lampirkan berkas bukti pendukung bilamana diminta sistem.
Periksa ulang seluruh isian data.
Kirimkan permohonan sanggah.
Tampilan antarmuka dan posisi navigasi menu dapat berubah sewaktu-waktu menyusul pembaruan aplikasi. Oleh sebab itu, ikuti petunjuk menu yang tersedia pada versi aplikasi aktif.
Siapkan Data Sebelum Mengirim Sanggahan Proses pengajuan akan terasa lebih praktis bila berkas data keluarga telah disiapkan sebelumnya. Komponen data yang perlu disiapkan antara lain NIK, Kartu Keluarga, data pekerjaan, kondisi hunian, jumlah anggota keluarga, serta indikator sosial ekonomi pendukung lain yang relevan.
Jika dokumen pendukung memang dipersyaratkan dalam sistem, siapkan berkas tersebut dalam bentuk digital yang siap diunggah. Seluruh data yang diserahkan wajib mencerminkan fakta sebenarnya.
Contoh Kondisi yang Bisa Menjadi Dasar Sanggah Tidak semua ketidaksesuaian data menuntut dilakukannya prosedur sanggah. Namun, beberapa skenario berikut dapat dipakai sebagai tolok ukur kapan data perlu diperbaiki kembali.
Pertama, rincian data pekerjaan tidak lagi relevan. Contohnya, data lama mencantumkan anggota keluarga memiliki pekerjaan tetap, padahal keadaan sebenarnya telah berubah. Kedua, kondisi tempat tinggal pada data tidak lagi menggambarkan kondisi saat ini. Ketiga, ada dinamika perubahan anggota keluarga yang belum terakumulasi pada data.
Keempat, indikator sosial ekonomi keluarga masih memakai rincian lama sehingga keliru menggambarkan profil terkini. Pada situasi demikian, pembaruan data amat bermanfaat agar profil keluarga diukur berdasarkan data yang lebih aktual.
Apa yang Terjadi Setelah Sanggah Dikirim? Pengiriman permohonan sanggah tak lantas mengubah data secara instan pada saat itu juga. Informasi terkirim wajib melewati alur pemutakhiran dan pengujian terlebih dahulu. Apabila terbukti data tidak sesuai, laporan tersebut dijadikan dasar perbaikan data sosial ekonomi keluarga.
Selepas data diperbarui, tingkat desil akan dihitung ulang selaras dengan regulasi baku. Karena mekanisme ini memerlukan beberapa tahap, masyarakat diimbau tidak mengharapkan perubahan instan sesaat setelah permohonan dikirim.
Jika Desil Tidak Berubah Setelah Sanggah Posisi desil yang tidak bergeser seusai pengajuan bukan berarti laporan diabaikan. Ada kemungkinan hasil pemeriksaan menunjukkan indikator kondisi yang masih sama. Bisa pula terdapat variabel lain yang membuat profil keluarga tetap berada di kelompok desil tersebut. Maka dari itu, hasil sanggahan perlu dicermati secara menyeluruh dan tidak berpatokan pada angka desil semata. Jika kondisi keluarga memang sudah bergeser tetapi data belum padan, warga bisa menempuh alur pembaruan data lewat saluran yang tersedia.
Bisa Mengajukan Perbaikan melalui Desa atau Kelurahan Penggunaan aplikasi bukanlah satu-satunya sarana untuk mengajukan pembetulan data. Masyarakat juga dapat mendatangi perangkat desa atau kelurahan setempat untuk melaporkan indikator sosial ekonomi yang perlu disesuaikan. Pihak dinas sosial juga menjadi alternatif saluran resmi pemutakhiran data di wilayah masing-masing. Langkah ini sangat membantu warga yang terkendala menggunakan aplikasi atau mempunyai persoalan kelengkapan berkas administrasi.
Pastikan Data Kependudukan Sudah Benar Sebelum memproses sanggahan, cek terlebih dahulu keabsahan data kependudukan. Rincian NIK, nama lengkap, nomor KK, alamat, hingga daftar anggota keluarga wajib dipastikan cocok dengan dokumen resmi. Ketidaksesuaian data kependudukan berpotensi menghambat sinkronisasi data sosial ekonomi.
Apabila dijumpai masalah pada NIK atau Kartu Keluarga, penanganannya dapat diurus melalui kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Penataan data kependudukan menjadi syarat krusial sebelum mengharapkan penyesuaian pada data bantuan sosial.
Cek Kembali Data Setelah Pemutakhiran Usai melayangkan sanggah atau memperbarui data, warga dapat melakukan pengecekan berkala melalui portal resmi Cek Bansos. Pengecekan dijalankan menggunakan NIK KTP serta input data yang diinstruksikan sistem. Hindari pemanfaatan situs pihak ketiga tidak resmi yang memungut biaya sekadar untuk memeriksa status kepesertaan bansos.