JAKARTA - Guru yang mengantongi status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu berpeluang mengerek status kepegawaiannya pada tahun 2027. Pihak pemerintah telah merancang mekanisme khusus agar PPPK paruh waktu dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu, sekaligus memberikan ruang untuk berpartisipasi dalam seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerangkan bahwasanya skema tersebut merupakan bagian dari langkah penataan tenaga non-ASN.
“Untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PNS,” ujar Rini, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Agama.
Dengan demikian, pengajar PPPK paruh waktu tidak serta-merta langsung diangkat menjadi PNS. Skema yang dipersiapkan mencakup transisi menjadi PPPK penuh waktu terlebih dahulu, baru kemudian memperoleh kans untuk mengikuti tahapan seleksi PNS sesuai regulasi dan kriteria pemerintah.
Kebijakan mengenai PPPK paruh waktu sendiri sudah dipayungi oleh KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025. Skema ini diposisikan sebagai salah satu sarana pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN yang terdaftar pada database BKN.
Hak Guru PPPK Sepanjang memegang status sebagai PPPK, para guru tetap berhak memperoleh hak kepegawaian ASN. Regulasi mengenai hak dan kewajiban PPPK di antaranya termaktub dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, seperti yang dijelaskan oleh Sekretariat Kabinet.
PPPK berhak mengantongi gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, PPPK juga mendapatkan kesempatan pengembangan kapasitas sesuai dengan perencanaan instansi pemerintah.
PPPK turut memegang hak atas cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, hingga cuti bersama. Bagi PPPK yang telah mengabdi minimal satu tahun secara beruntun, cuti tahunan diberikan sebanyak 12 hari kerja. Khusus bagi PPPK yang mengemban jabatan guru di sekolah dan memperoleh masa liburan sesuai peraturan perundang-undangan, periode libur tersebut dipersamakan dengan penggunaan hak cuti tahunan.
Kewajiban Guru PPPK Di samping perolehan hak tersebut, guru PPPK dibebani kewajiban sebagai ASN. Salah satu poin utamanya yaitu mematuhi aturan kedisiplinan. PP Nomor 49 Tahun 2018 menegaskan bahwa PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhi sanksi disiplin. Ketentuan itu menjadi bagian integral dalam pengelolaan hubungan kerja PPPK di instansi pemerintah.
Capaian kinerja turut menjadi tolok ukur krusial dalam hubungan kerja PPPK. Mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2018, durasi perjanjian kerja PPPK paling singkat ditetapkan satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan serta evaluasi kinerja.
Artinya, peluang kenaikan status pada 2027 mesti diimbangi dengan pemenuhan kewajiban ASN. Guru PPPK tetap diwajibkan menuntaskan tugas sesuai posisi, memenuhi target capaian kinerja, serta menaati regulasi disiplin yang berlaku.
Bukan Otomatis Jadi PNS Arah kebijakan pemerintah untuk tahun 2027 perlu dipahami secara tepat. Guru PPPK paruh waktu tidak serta-merta berganti status menjadi PNS secara langsung. Berdasarkan pemaparan Menteri PANRB, pemerintah terlebih dahulu membuka kesempatan bagi PPPK paruh waktu untuk beralih ke PPPK penuh waktu pada 2027. Setelahnya, PPPK baru diberi jalan untuk mengikuti seleksi PNS.
Prosedur berjenjang ini jelas berbeda dari mekanisme pengangkatan otomatis. Tenaga pendidik yang berniat beralih menjadi PNS diwajibkan melalui alur seleksi dan memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Kementerian PANRB menempatkan PPPK paruh waktu sebagai salah satu instrumen penyelesaian penataan tenaga non-ASN. Pemerintah pun telah menerbitkan berbagai aturan terkait penataan tersebut, termasuk KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.
Melalui skema tersebut, kebijakan tahun 2027 menghadirkan dua sisi bagi guru PPPK paruh waktu. Di satu sisi, terbuka peluang peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS. Di sisi lain, selama menjalankan tugas, guru tetap memiliki hak yang dilindungi serta kewajiban untuk menjaga kedisiplinan dan kinerja.