JAKARTA - Badan Pusat Statistik mengumumkan informasi terkini mengenai angka disparitas atau backlog kepemilikan rumah di Nusantara yang tercatat mengalami penurunan menjadi 9,29 juta keluarga berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2026.
Pemimpin Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa dalam pengumuman terbaru itu pihaknya menetapkan backlog ke dalam dua kelompok, yakni Data Backlog 1 yang merupakan kepemilikan dan Data Backlog 2 yang merupakan keluarga yang menempati tempat tinggal sendiri namun tidak memenuhi layak huni.
Pencapaian tersebut merefleksikan adanya perbaikan jalan masuk kepemilikan hunian di wilayah Nusantara, baik dari sisi persentase perbandingan nasional maupun kuantitas mutlak rumah tangga yang belum mempunyai rumah.
"Jumlah backlog satu pada tahun 2026 sebanyak 9,29 juta rumah tangga atau turunnya sebanyak 350.000 dari tahun sebelumnya," ujar Kepala Amalia dalam Rilis Data Perumahan dikutip Jumat (13/8/2026).
Amalia menjelaskan bahwa secara persentase, angka backlog kepemilikan rumah nasional melandai dari posisi 13% pada Maret 2025 menjadi 12,39% pada Maret 2026.
Tren penurunan backlog kepemilikan rumah tersebut berlangsung secara merata di hampir seluruh wilayah Tanah Air, mulai dari Provinsi Aceh, Sumatra Barat, hingga kawasan Papua Pegunungan.
Selain backlog kepemilikan, indikator backlog kelayakan hunian (backlog dua) juga mencatatkan tren kemajuan dari 25,33% atau 18,77 juta keluarga pada 2025 menjadi 24,03% atau 18,01 juta rumah tangga pada tahun ini.
"Jadi Bapak dan Ibu, baik backlog satu ataupun backlog two mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan," lanjut Amalia.
Meskipun demikian, Badan Pusat Statistik mencatat proporsi backlog kelayakan hunian masih berada pada angka dua kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan backlog kepemilikan.
Tingginya angka rumah tak layak huni tersebut menegaskan urgensi percepatan program penataan mutu hunian, termasuk penambahan jatah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh pemerintah.
"Angka backlog dua pada tahun 2026 terlihat dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog satu kepemilikan, menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan," pangkasnya.